RIAUEXPOSE.COM JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengakui institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih memiliki berbagai kekurangan dan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Karena itu, pembenahan internal dan reformasi kepolisian menjadi pekerjaan penting untuk memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memulihkan kepercayaan masyarakat.
Sikap terbuka terhadap kekurangan tersebut menjadi bagian dari komitmen Suyudi dalam melanjutkan transformasi Polri.
Menurutnya, kritik dan keluhan masyarakat tidak semestinya ditutup-tutupi, melainkan harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja institusi.
Dalam agenda uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI pada Kamis, 1 Oktober 2026, Suyudi menekankan pentingnya keberanian melihat persoalan internal secara jernih, sekaligus menjaga dan memperluas capaian positif yang telah dibangun para pendahulunya.
Suyudi menilai kritik publik yang berbasis fakta dapat menjadi peringatan dini bagi kepolisian untuk mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan segera.
Ia mengungkapkan, transformasi Polri tidak cukup dilakukan melalui perubahan struktur organisasi atau perangkat kerja semata.
Pembenahan kultur, integritas personel, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah masih adanya keluhan masyarakat terkait penanganan laporan, transparansi perkembangan perkara, dugaan penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, hingga pelayanan yang belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan.
Karena itu, Suyudi mendorong perubahan pola kerja kepolisian agar masyarakat memperoleh kepastian ketika menyampaikan laporan.
Penanganan perkara harus berjalan profesional, transparan sesuai ketentuan, dan memberikan informasi perkembangan kepada pelapor secara berkala.
Dalam arah kepemimpinannya, Suyudi mengusung doktrin “Polisi Bersama Masyarakat”. Doktrin tersebut menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi pelaksanaan tugas kepolisian, bukan sekadar pihak yang menerima pelayanan.
Ia juga menekankan bahwa kewenangan besar yang dimiliki Polri harus diimbangi pengawasan yang kuat. Setiap tindakan aparat perlu didasarkan pada hukum, bukti, profesionalisme, serta penghormatan terhadap hak masyarakat.
Selain itu, pembenahan internal diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia, memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas anggaran, dan membangun budaya kerja yang berintegritas.
Suyudi juga menyoroti pentingnya keteladanan Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso sebagai kompas moral bagi anggota kepolisian, terutama dalam menjaga kejujuran, kesederhanaan, keberanian, dan integritas ketika menjalankan tugas.
Komitmen reformasi Polri akan diuji melalui perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Keberhasilan kepolisian tidak semata-mata diukur dari banyaknya operasi, program, atau publikasi, tetapi dari kepastian hukum, kecepatan pelayanan, perlindungan terhadap korban, serta penanganan pengaduan secara adil.
Dengan pembenahan yang konsisten, Polri akan semakin profesional, terbuka terhadap kritik, dan mampu membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.
