JAKARTA, RIAUEXPOSE.COM — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membawa arah baru dalam transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan menempatkan masyarakat sebagai salah satu pusat orientasi pelayanan.
Enam program prioritas yang sebelumnya dipaparkan Suyudi dalam uji kelayakan dan kepatutan kini menjadi bagian penting dari arah pembenahan Polri setelah dirinya resmi dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Dalam agenda tersebut, Suyudi mengusung penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan pola rekrutmen, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, serta akuntabilitas anggaran sebagai enam program prioritas transformasi Polri.
Program-program itu sekaligus diarahkan untuk memperkuat kehadiran polisi di tengah masyarakat, terutama melalui pelayanan yang lebih mudah diakses, penegakan hukum yang adil, serta penguatan lini kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
1. Penguatan Kelembagaan
Program pertama menyasar struktur organisasi Polri. Suyudi ingin membangun postur Mabes Polri yang lebih strategis dan ramping, Polda yang profesional dan suportif, Polres sebagai satuan operasional dasar yang kuat, serta Polsek yang tangguh dan semakin dekat dengan masyarakat.
Struktur dan lapisan persetujuan yang dinilai tidak memberikan nilai tambah akan ditelaah untuk disederhanakan.
Penguatan lini terdepan juga akan mempertimbangkan beban kerja, luas wilayah, risiko, akses, serta kebutuhan pelayanan masyarakat.
2. Pembinaan SDM dan Pola Rekrutmen
Sektor sumber daya manusia menjadi salah satu perhatian utama. Suyudi menyampaikan bahwa pembinaan SDM harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, pengembangan karier, peningkatan kompetensi, kesejahteraan hingga masa purna tugas.
Dalam proses tersebut, meritokrasi dan rekam integritas menjadi dasar. Suyudi juga menegaskan tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi maupun sponsorship dalam proses pembinaan dan rekrutmen anggota Polri.
3. Penguatan Pelayanan Publik
Pelayanan publik menjadi salah satu wajah utama Polri di tengah masyarakat. Suyudi mendorong pelayanan yang mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur dan inklusif.
Digitalisasi juga didorong untuk mempersempit ruang terjadinya pungutan liar serta membuat masyarakat lebih mudah memperoleh layanan kepolisian tanpa prosedur yang berbelit.
Setelah resmi dilantik, Suyudi kembali menegaskan bahwa peningkatan pelayanan publik dan kedekatan polisi dengan masyarakat menjadi bagian dari prioritas awal kepemimpinannya.
4. Penguatan Penegakan Hukum
Dalam bidang penegakan hukum, Suyudi menekankan pentingnya kualitas penanganan perkara. Ukuran keberhasilan Polri tidak semata-mata dilihat dari banyaknya perkara yang ditangani, tetapi dari ketepatan, keabsahan, kepastian dan keadilan dalam proses hukum.
Karena itu, sejumlah instrumen seperti manajemen perkara, SP2HP, supervisi, peninjauan perkara, forensik, digital forensik, analisis keuangan hingga pelacakan aset akan diperkuat.
5. Penguatan Pengawasan
Sistem pengawasan internal Polri juga menjadi bagian penting dalam agenda transformasi. Suyudi mendorong pola pengawasan yang tidak hanya reaktif, tetapi berbasis risiko.
Pengaduan harus memiliki jejak penanggung jawab yang jelas. Perlindungan terhadap pelapor juga diperkuat, sementara setiap temuan pengawasan diharapkan menghasilkan koreksi, konsekuensi, pemulihan dan pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
6. Akuntabilitas Anggaran
Program keenam berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Suyudi menekankan bahwa keberhasilan penggunaan anggaran tidak cukup diukur dari tingkat serapan, tetapi dari manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.
Perencanaan anggaran diarahkan berbasis kebutuhan riil dan dikaitkan dengan hasil, beban kerja, risiko serta kebutuhan lini terdepan Polri.
Setelah resmi dilantik, Jenderal Suyudi menyampaikan bahwa langkah awal kepemimpinannya akan dimulai dengan konsolidasi internal dan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan.
Kebijakan yang dinilai masih baik akan dilanjutkan, sedangkan hal yang membutuhkan perbaikan akan menjadi bagian dari pembenahan.
Suyudi juga menegaskan fokus pada peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil dan upaya memperkuat kedekatan polisi dengan masyarakat melalui semangat “Polisi Bersama Masyarakat.”
Enam program prioritas Kapolri Jenderal Suyudi tersebut menjadi arah penting dalam membangun Polri yang lebih efektif di internal sekaligus lebih mudah dijangkau masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap agenda tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan pelayanan nyata hingga ke tingkat kewilayahan.
Dengan demikian, transformasi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi tidak hanya berbicara tentang pembenahan institusi, tetapi juga bagaimana polisi hadir lebih dekat, memberikan pelayanan yang transparan, serta menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.
