Pencarian

Izin PBPH PT RAPP

Izin PBPH PT RAPP Dicabut, Satgas PKH Temukan Sawit dan Tambang Ilegal

Pemerintah mencabut izin PBPH PT RAPP seluas 338.536 hektare di Riau. Satgas PKH menemukan kebun sawit, tambang ilegal dan kerusakan kawasan lindung.

Usman
Usman Redaksi · Jumat, 20 November 2026 · 20:15:00 WIB · Editor: Redaksi
Izin PBPH PT RAPP Dicabut, Satgas PKH Temukan Sawit dan Tambang Ilegal
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam areal PBPH PT RAPP di Riau, mulai dari perkebunan kelapa sawit, bukaan tambang tanpa izin hingga kerusakan kawasan lindung. Pemerintah kemudian mencabut izin PBPH perusahaan

PEKANBARU, RIAUEXPOSE.COM – Temuan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan berbuntut serius bagi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan tersebut dengan luas areal mencapai 338.536 hektare di Provinsi Riau.

Keputusan ini menjadi langkah tegas pemerintah setelah Satgas PKH menemukan sejumlah persoalan dalam pemanfaatan kawasan hutan, mulai dari dugaan kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit, pembukaan tambang tanpa izin hingga kerusakan kawasan lindung.

Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.

Kabar tersebut disampaikan Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak. Jumat (20/11/2026).

Barita menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil temuan dan verifikasi terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan di dalam areal perizinan perusahaan.

"Seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab perusahaan secara hukum tetap berlaku dan wajib dilaksanakan," kata Barita.

Berdasarkan hasil verifikasi Satgas PKH, terdapat sejumlah temuan yang menjadi dasar pemerintah menjatuhkan sanksi administratif terhadap PT RAPP.

Temuan tersebut meliputi perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin mencapai 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung beserta ekosistemnya seluas 211,54 hektare.

Selain itu, Satgas PKH juga mengidentifikasi dugaan kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali.

Persoalan lainnya berkaitan dengan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam kelestarian ekosistem dan habitat satwa liar, khususnya gajah Sumatera yang merupakan salah satu satwa dilindungi di Indonesia.

Barita menegaskan, berbagai temuan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin PBPH PT RAPP.

"Temuan-temuan tersebut menjadi bagian dari dasar penerapan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan," ujarnya.

Meski izin PBPH telah dicabut, pemerintah menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum perusahaan.

PT RAPP tetap memiliki kewajiban melakukan pemulihan lingkungan, memenuhi tanggung jawab terhadap sumber daya manusia (SDM), serta menyelesaikan seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari persoalan tersebut.

Satgas PKH juga memastikan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pencabutan izin tersebut.

Pengawasan melibatkan 12 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH untuk memastikan seluruh keputusan dan rekomendasi dijalankan secara konsisten.

"Ini dipastikan akan dimonitor oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang di dalamnya ada 12 kementerian dan lembaga selaku pemangku kepentingan, untuk memastikan keputusan dan rekomendasi Satgas dijalankan secara konsisten," tegas Barita.

Tidak hanya menghentikan aktivitas di kawasan yang izinnya dicabut, Satgas PKH juga berencana menelusuri struktur korporasi dan pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan penguasaan kawasan hutan secara ilegal.

Penelusuran tersebut mencakup pihak yang diduga mengendalikan aktivitas di kawasan hutan, termasuk pihak yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pengelolaan kawasan yang terindikasi melanggar ketentuan.

Barita menyebut, apabila dalam proses penelusuran ditemukan dugaan perbuatan melawan hukum, persoalan tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses hukum dengan melibatkan aparat penegak hukum.

"Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan menelusuri struktur-struktur, lapisan-lapisan korporasi yang terkait langsung maupun tidak langsung pada penguasaan ilegal kawasan hutan selama ini," ungkapnya.

Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya mengembalikan fungsi kawasan hutan, menjaga kekayaan negara, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Satgas PKH akan terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, komprehensif, berkeadilan dan berkelanjutan," tutup Barita memungkasi.

Follow riauexpose.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
US
Profil Penulis Usman

Editor: Redaksi

Lihat Profil

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks