Riauexpose.com PEKANBARU — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau kembali memasuki fase yang perlu diwaspadai. Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di Bumi Lancang Kuning telah mencapai 15.608,37 hektare, dengan Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah yang paling luas terdampak.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau. Sebanyak 11 kabupaten dan kota telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla di wilayah masing-masing, seiring meningkatnya aktivitas titik panas dan titik api.
Persoalan Karhutla tidak hanya menyangkut luas lahan yang terbakar. Asap yang ditimbulkan juga berpotensi memengaruhi kualitas udara dan jarak pandang, terutama apabila kebakaran terjadi dalam skala besar dan angin membawa asap ke kawasan permukiman maupun jalur transportasi.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla yang digelar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau di Ruang Kenangan, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (10/8/2026).
Rapat tersebut terhubung secara daring dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.
Dalam kesempatan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan bahwa Pemprov Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.102/II/2026.
Status tersebut berlaku sejak 13 Februari hingga 30 November 2026.
106 Hotspot dan 7 Titik Api Terdeteksi
[caption id="attachment_19974" align="alignnone" width="865"]
Tim Gabungan TNI-Polri padamkan Karhutla Riau 2026 (istimewa).[/caption]
SF Hariyanto menyebutkan, berdasarkan pemantauan pada Senin (10/8/2026), terdapat 106 titik panas (hotspot) dan 7 titik api (firespot) yang tersebar di sejumlah wilayah Riau.
Sementara itu, secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 9 Agustus 2026, total luas lahan terbakar telah mencapai 15.608,37 hektare.
Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar terbesar, yakni mencapai 8.272,90 hektare.
Berikutnya Kabupaten Pelalawan dengan 4.629,39 hektare, kemudian Indragiri Hilir 854,26 hektare.
Adapun wilayah lainnya mencatat luas lahan terbakar masing-masing:
- Kota Dumai: 553,01 hektare
- Rokan Hilir: 452,53 hektare
- Siak: 300,62 hektare
- Kepulauan Meranti: 202,36 hektare
- Indragiri Hulu: 123,62 hektare
- Kampar: 85,27 hektare
- Kuantan Singingi: 57,95 hektare
- Pekanbaru: 47,29 hektare
- Rokan Hulu: 29,16 hektare
Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman Karhutla di Riau tidak terkonsentrasi di satu daerah saja.
Sejumlah kabupaten dan kota masih menghadapi potensi kebakaran yang membutuhkan pemantauan serta penanganan secara berkelanjutan.
Meningkatnya aktivitas Karhutla turut membuat kondisi kualitas udara dan jarak pandang menjadi perhatian.
Namun, kondisi kualitas udara tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan jumlah hotspot atau luas lahan terbakar.
Kualitas udara di setiap wilayah sangat bergantung pada lokasi kebakaran, arah dan kecepatan angin, konsentrasi partikulat, serta kondisi atmosfer saat itu.
Karena itu, masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi kualitas udara dari instansi berwenang dan meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi penurunan kualitas udara maupun jarak pandang akibat asap.
Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan untuk mengantisipasi dampak Karhutla terhadap masyarakat dan aktivitas transportasi.
SF Hariyanto menegaskan penanganan Karhutla di Riau terus dilakukan dengan dukungan sarana, prasarana, dan personel gabungan.
Sedikitnya 17.764 personel penanggulangan Karhutla disiagakan untuk menghadapi potensi peningkatan kebakaran.
“Penanganan Karhutla di Provinsi Riau berjalan dengan baik karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, potensi personel penanggulangan Karhutla yang kami siagakan mencapai 17.764 orang,” ujar SF.
Berbagai langkah pencegahan juga terus dilakukan, mulai dari sosialisasi maklumat larangan membakar hutan dan lahan hingga edukasi kepada masyarakat mengenai pembukaan lahan tanpa bakar.
Pemprov Riau juga meningkatkan pemantauan harian, patroli rutin, pemeriksaan lapangan atau groundcheck, serta kesiapsiagaan personel di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Selain melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api, pemerintah juga memperkuat sarana pendukung penanganan Karhutla.
Penambahan alat berat dilakukan untuk membantu pembersihan kanal sekaligus pembuatan embung air sebagai bagian dari upaya memperkuat ketersediaan sumber air di wilayah rawan kebakaran.
Pemerintah Provinsi Riau juga terus membangun koordinasi dengan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla.
“Kami terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dunia usaha dalam upaya pencegahan serta pemadaman Karhutla, baik melalui jalur darat maupun udara,” pungkas SF Hariyanto.
Dengan luas lahan terbakar yang telah menembus 15.608,37 hektare, status siaga darurat yang berlaku hingga akhir November menjadi momentum penting untuk memperkuat pencegahan.
Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Sebab, di tengah ancaman Karhutla, mencegah api membesar jauh lebih penting daripada memadamkannya setelah meluas.
"BACA JUGA" Razia Tim OPAD dan Samsat Perawang di Siak, Truk Barang Angkut Manusia Tengku Mansyur Chalid, Panglima Siak Peraih Penghargaan HUT Riau ke-69 Arisal Aziz Bangga Kinerja Zulhas, Swasembada Pangan dan Stok Beras Aman 2027
