Riauexpose.com KAMPAR,– Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Sabtu (22/8/2026). Dalam peninjauan tersebut, Jumhur mengungkap sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Sumatera dan Kalimantan terindikasi memiliki titik api di wilayah konsesinya.
Jumhur datang bersama ahli kebakaran hutan dan lahan Bambang Hero Saharjo serta Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan.
Mereka melihat langsung kondisi lahan yang terbakar sekaligus memastikan proses pemadaman dan penanganan pascakebakaran berjalan optimal.
Di lokasi, rombongan memeriksa area terdampak, termasuk titik-titik yang masih berpotensi memunculkan kembali api. Berdasarkan hasil pemantauan, sekitar 4 hektare lahan di Kecamatan Tambang terbakar dan api telah berhasil dipadamkan.
Petugas kini masih melakukan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara yang dapat kembali memicu kebakaran.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bergotong royong, berjibaku untuk mematikan api, di mana pun kalian berada. Di sini, saya di Kabupaten Kampar, ada 4 hektare yang terbakar dan sudah dipadamkan. Sekarang tinggal pendinginan,” kata Jumhur.
Jumhur mengatakan peningkatan titik api terjadi cukup cepat dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, saat ini terdapat sekitar 3.800 titik api di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut, kata dia, meningkat dalam satu hingga dua hari terakhir sehingga kondisi di lapangan masih sangat dinamis.
Yang menjadi perhatian, sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi yang tersebar di wilayah Sumatera dan Kalimantan terindikasi memiliki titik api serta mengalami kebakaran di dalam wilayah konsesinya.
“Sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera, yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran,” ujarnya.
Menurut Jumhur, perusahaan pemegang konsesi memiliki kewajiban untuk segera melakukan penanganan apabila kebakaran terjadi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
Secara keseluruhan, hampir 85.000 hektare lahan di wilayah konsesi di Indonesia disebut telah terbakar.
Jumhur menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, terutama pemegang konsesi yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap wilayah pengelolaannya.
Ahli kebakaran hutan dan lahan Bambang Hero Saharjo turut melakukan pemeriksaan terhadap kondisi ekologis dan karakteristik lahan yang terbakar.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan pola penanganan, termasuk memastikan titik-titik rawan dapat diantisipasi agar api tidak kembali meluas.
Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan penanganan karhutla di Riau dilakukan melalui kolaborasi berbagai unsur.
TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), BNPB, BPBD hingga masyarakat dilibatkan dalam upaya pemadaman dan pencegahan.
Dalam proses penanganan tersebut, polisi juga telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam perkara karhutla.
“Tadi saya dapat laporan dari Pak Kapolres, ada satu orang yang kita tetapkan sebagai tersangka,” kata Herry.
Herry menyebut secara umum kondisi karhutla di Riau mulai mengalami penurunan. Namun, masih terdapat satu lokasi yang menjadi perhatian serius, yakni kebakaran di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.
Kebakaran di kawasan tersebut telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektare lahan.
“Di Kerumutan itu ada 280 sekian hektare yang terbakar dan hasil kolaborasi kami dengan TNI, dibantu oleh Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan semua stakeholder terkait,” ujarnya.
Menurut Herry, karakteristik lahan gambut di Kerumutan menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pemadaman. Api di lahan gambut membutuhkan penanganan lebih intensif karena bara dapat bertahan di bawah permukaan.
Karena itu, operasi udara juga dilakukan secara berkelanjutan untuk membantu mempercepat proses pemadaman.
Herry menegaskan penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman ketika api telah muncul. Upaya mitigasi sebelum bencana serta penanganan pascakebakaran juga menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian karhutla di Riau.
Sejumlah langkah pencegahan dilakukan dengan membangun embung dan sekat kanal, khususnya di kawasan yang memiliki karakteristik lahan gambut.
“Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini, mulai dari pra-bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya, dan pasca-bencana,” jelas Herry.
Selain penanganan api, dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian aparat.
Polda Riau bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan pemeriksaan kesehatan secara serentak di Desa Kerumutan.
Pemeriksaan terutama menyasar anak-anak untuk mengetahui kemungkinan gangguan kesehatan akibat paparan asap. Petugas juga membagikan masker dan memberikan trauma healing kepada masyarakat terdampak.
“Kita melakukan pengecekan secara serentak di Desa Kerumutan, terutama untuk bisa mengecek berapa adik-adik, anak-anak kita yang terkena ISPA. Lalu kita melakukan pembagian masker, lalu juga kita melakukan trauma healing,” kata Herry.
Herry mengapresiasi kehadiran Menteri Lingkungan Hidup yang selama dua hari turut turun langsung memantau penanganan karhutla di sejumlah wilayah Riau.
Ia berharap sinergi pemerintah, TNI, Polri, ahli, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat semakin kuat dalam menghadapi ancaman karhutla.
Penanganan karhutla, kata Herry, membutuhkan kolaborasi dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan, pemadaman, penegakan hukum, pemulihan lingkungan hingga perlindungan kesehatan masyarakat.
“BACA JUGA”
Polda Riau Pantau Karhutla Lewat Green Policing, 7.349 Titik Terdata
Karhutla Kalimantan Ganggu Penerbangan, Maskapai Beri Dispensasi
Presiden Prabowo Bertolak ke Kalimantan, Pimpin Penanganan Karhutla
