RIAUEXPOSE.COM, PEKANBARU – Pengawasan internal terhadap penyalahgunaan narkotika di tubuh Polri kembali diperketat. Ratusan personel kepolisian di wilayah hukum Polda Riau menjalani pemeriksaan urine mendadak oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam).
Hasilnya, seluruh personel yang mengikuti pemeriksaan di Polres Indragiri Hilir (Inhil) dan Polres Indragiri Hulu (Inhu) dinyatakan negatif narkoba.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat disiplin, integritas, dan profesionalisme anggota Polri sekaligus memastikan aparat penegak hukum tidak terlibat dalam penyalahgunaan barang haram yang selama ini menjadi musuh bersama.
Di Polres Inhil, sebanyak 300 personel menjalani pemeriksaan urine dalam kegiatan Penegakan Tertib dan Disiplin (Gaktibplin), Rabu (11/11/2026), di Mapolres Inhil, Tembilahan.
Pemeriksaan dipimpin tim Bidpropam Polda Riau yang dikomandoi Kasubdit Provos AKBP Imam Seno bersama Kasubdit Waprov Kompol Hendrik Aritonang serta melibatkan staf Laboratorium RS Bhayangkara.
Tidak hanya pemeriksaan urine, tim Bidpropam juga melakukan pengecekan kelengkapan administrasi personel, mulai dari KTP, SIM, STNK hingga Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri.
Sikap tampang, kerapian, dan penampilan anggota turut menjadi sasaran pemeriksaan, termasuk deteksi kemungkinan keterlibatan dalam aktivitas judi online.
Kapolres Inhil AKBP Donny Eko Listianto menegaskan, pengawasan internal merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap anggota tetap patuh terhadap ketentuan hukum, disiplin, dan kode etik profesi kepolisian.
Menurutnya, kedisiplinan harus dimulai dari internal institusi. Setiap personel Polri dituntut menjaga perilaku, integritas, serta menjadi teladan di tengah masyarakat.
Sementara itu, pemeriksaan serupa juga dilaksanakan terhadap 386 personel Polres Indragiri Hulu pada Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan yang dipimpin Subbid Provos Bidpropam Polda Riau tersebut, seluruh personel yang menjalani tes urine juga dinyatakan negatif narkotika.
Dengan demikian, sebanyak 686 personel dari dua jajaran kepolisian tersebut telah menjalani pemeriksaan urine dalam rangka pengawasan dan penegakan disiplin internal.
Pelaksanaan Gaktibplin tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Hasil pemeriksaan yang seluruhnya negatif menjadi catatan positif bagi jajaran kepolisian di kedua wilayah tersebut.
Namun begitu, pengawasan berkala dan pemeriksaan mendadak tetap diperlukan untuk memastikan komitmen pemberantasan narkoba tidak hanya berlaku di tengah masyarakat, tetapi juga ditegakkan secara konsisten di lingkungan internal kepolisian.
Sebab, aparat penegak hukum yang berada di garda terdepan pemberantasan narkotika harus terlebih dahulu menunjukkan integritas dan ketegasan dalam menjaga dirinya sendiri dari penyalahgunaan barang terlarang.
