RIAUEXPOSE.COM, PEKANBARU – Perjuangan Bupati Siak, Afni Zulkifli, untuk mendapatkan keadilan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil sumber daya alam bakal menghadapi jalan buntu.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya menjadi tempat Afni menyampaikan langsung keluhan mengenai pemangkasan DBH, kini justru diterpa dinamika politik setelah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan komunikasi dan perjuangan Pemerintah Kabupaten Siak di tingkat pusat, terutama menyangkut pemulihan hak fiskal daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas).
Bagi Kabupaten Siak, DBH bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Dana tersebut menjadi salah satu penopang kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan, infrastruktur, pelayanan publik, serta kebutuhan masyarakat.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Siak Afni Zulkifli memanfaatkan kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Riau untuk menyampaikan langsung persoalan pemangkasan DBH.
Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Pangeran Pekanbaru, Jumat (17/7/2026) lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Afni menyampaikan langsung dampak kebijakan pemangkasan DBH dan dana kurang salur terhadap kondisi keuangan daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Kabupaten Siak.
Afni juga mengungkapkan beratnya beban fiskal daerah yang harus ditanggung pemerintahannya, termasuk persoalan warisan utang hampir Rp400 miliar.
Ia berharap dapat memperoleh kesempatan audiensi khusus agar persoalan keuangan Kabupaten Siak bisa dibahas lebih mendalam.
Kala itu Gibran terlihat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Bahkan, pembicaraan berlangsung lebih lama dari waktu yang sebelumnya dijadwalkan.
Gibran sempat berkata, “Yang protes itu ya.” Artinya, Wakil Presiden RI tersebut telah menerima seluruh informasi terkait hal-hal yang dikeluhkan Bupati Siak, Afni Zulkifli.
Pertemuan itu menjadi salah satu upaya Afni membuka jalur komunikasi langsung dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil migas.
Namun begitu, dinamika politik nasional berubah setelah Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut diwarnai penyampaian niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Niat tersebut disampaikan di tengah dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persoalan dokumen pendidikan Gibran.
"Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah masukan kepada Gibran," ujar Prasetyo.
Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Meski demikian, penyampaian niat mengundurkan diri tidak serta-merta berarti Gibran telah resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Pemerintah menyatakan Gibran tetap menjalankan tugas seperti biasa.
Perubahan situasi politik tersebut tentu menjadi perhatian bagi daerah-daerah yang selama ini memperjuangkan keadilan pembagian hasil sumber daya alam.
Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah yang memiliki kepentingan besar terhadap kebijakan DBH migas.
Aktivitas eksploitasi sumber daya alam di daerah penghasil juga membawa konsekuensi berupa beban lingkungan, sosial, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Karena itu, tuntutan agar pembagian hasil sumber daya alam dilakukan secara adil menjadi persoalan penting yang harus mendapatkan perhatian pemerintah pusat.
Lantas, apakah niat pengunduran diri Gibran akan mempengaruhi perjuangan Afni?
Ataukah kebijakan DBH migas justru berpeluang dikaji ulang sehingga daerah penghasil bisa mendapatkan kembali porsi penerimaan yang lebih adil?
Secara regulasi, mekanisme DBH tidak bergantung pada keberadaan seorang Wakil Presiden.
Pengaturan DBH berada dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
Artinya, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri sekalipun, pemangkasan DBH tidak otomatis dibatalkan dan alokasinya tidak serta-merta kembali seperti sebelumnya.
Perubahan besaran DBH tetap membutuhkan kebijakan fiskal dan keputusan pemerintah melalui mekanisme penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Kini, yang menjadi pekerjaan penting bagi Pemerintah Kabupaten Siak adalah memastikan aspirasi yang pernah disampaikan Afni tidak berhenti sebatas pertemuan dan komunikasi politik.
Perjuangan untuk mendapatkan hak DBH, penyelesaian persoalan dana kurang salur, serta pemulihan kapasitas fiskal daerah membutuhkan tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat.
