PEKANBARU, RIAUEXPOSE.COM – Harapan masyarakat untuk terbebas dari kemacetan panjang di kawasan Simpang Panam, Kota Pekanbaru, mulai menemukan titik terang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggesa persiapan pembangunan Flyover Simpang Panam dengan mempercepat proses pengadaan tanah dan penyelesaian ganti rugi lahan yang selama ini menjadi salah satu tahapan penting proyek tersebut.
Langkah percepatan itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam rapat pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Flyover Simpang Panam yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Riau, Selasa (10/11/2026).
Rapat tersebut turut melibatkan Pengadilan Tinggi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN), guna mengevaluasi progres pekerjaan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TP2T) sekaligus mengurai berbagai kendala yang masih menghambat proses pembebasan lahan.
SF menegaskan, seluruh persoalan yang menghambat pengadaan tanah harus segera dituntaskan.
Pemprov Riau berkomitmen mempercepat proses tersebut, termasuk memastikan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan.
“Untuk proses tentunya akan kita percepat. Semua yang menjadi kendala akan diselesaikan dan proses ganti rugi lahan akan dibayarkan,” tegas SF Hariyanto.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, Zulfahmi, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil identifikasi terdapat 166 persil atau bidang tanah yang masuk dalam kebutuhan pengadaan lahan proyek Flyover Simpang Panam.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 persil sudah dapat diproses untuk pembebasan. Sedangkan sisanya masih membutuhkan penyelesaian sejumlah persyaratan teknis, terutama terkait penerbitan peta bidang tanah.
Menurut Zulfahmi, salah satu kendala berada di kawasan Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya yang belum memiliki data leger jalan.
Kondisi tersebut membuat pengukuran Ruang Milik Jalan (Rumija) belum dapat dilakukan secara optimal.
Berbeda dengan kawasan Jalan HR Soebrantas yang telah memiliki data leger jalan, sehingga pengukuran batas Ruang Milik Jalan dapat dilaksanakan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Riau bersama BPJN telah berkoordinasi menyiapkan surat keterangan yang nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan batas Ruang Milik Jalan.
Selain itu, BPN juga diminta memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melengkapi dokumen dan persyaratan administrasi yang masih diperlukan.
Percepatan pembebasan lahan menjadi tahapan penting agar pembangunan fisik Flyover Simpang Panam dapat segera direalisasikan.
Simpang Panam, khususnya kawasan pertemuan Jalan HR Soebrantas dan Jalan Garuda Sakti, merupakan salah satu titik dengan kepadatan lalu lintas tinggi di Kota Pekanbaru.
Arus kendaraan dari arah pusat kota menuju Bangkinang maupun sebaliknya kerap mengalami perlambatan, terutama pada jam-jam sibuk.
Kehadiran flyover diharapkan menjadi solusi infrastruktur jangka panjang untuk memperlancar arus kendaraan, mengurangi antrean, serta meningkatkan konektivitas transportasi di kawasan Pekanbaru dan sekitarnya.
Melalui koordinasi lintas instansi, Pemprov Riau berharap seluruh persoalan administrasi dan teknis pengadaan tanah dapat segera diselesaikan.
Dengan demikian, tahapan pembangunan berikutnya bisa berjalan sesuai rencana dan proyek Flyover Simpang Panam tidak kembali tertahan akibat persoalan pembebasan lahan.
