RIAUEXPOSE.COM PEKANBARU – Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia (FH UPBI) Pekanbaru terus memperkuat kontribusi akademisi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di tengah masyarakat.
Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), sejumlah dosen FH UPBI menggelar penyuluhan hukum di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau, dan Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut dilaksanakan di dua lokasi berbeda. Penyuluhan pertama digelar di Kantor Camat Bangkinang pada Jumat (13/11/2026) pagi.
Selanjutnya, kegiatan berlanjut di Kantor Wali Nagari Bukik Limbuku, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Sabtu (14/11/2026) pagi.
Hal itu disampaikan Dekan Fakultas Hukum UPBI Pekanbaru, Dr. Irfan Ardiansyah, S.H., M.H., CPLA, seusai acara penyuluhan hukum yang berlangsung di gedung Kopdes Merah Putih, Bukik Limbuku, Harau.
Praktisi hukum yang juga menjabat Ketua DPD KAI Riau itu mengatakan kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.
Menurut Irfan, penyuluhan ini menjadi salah satu upaya FH UPBI untuk mendekatkan pengetahuan akademik kepada masyarakat, sekaligus memberikan pemahaman mengenai berbagai persoalan hukum yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
“Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami memberikan penyuluhan mengenai berbagai aspek hukum, mulai dari hukum pidana, hukum perdata hingga hukum tata negara," ujar Irfan.
Harapannya, lanjut Irfan, masyarakat semakin memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan.
Menurut Irfan, pemahaman terhadap hukum menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Sebab, persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana, tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, hak atas tanah, hubungan sosial, hingga penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, kehadiran kalangan akademisi di tengah masyarakat dapat membuka ruang edukasi dan konsultasi hukum, sehingga masyarakat tidak hanya memahami aturan secara normatif, tetapi juga mengetahui bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Khusus dalam kegiatan di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, penyuluhan hukum mengangkat tema “Hukum Adat dalam Pusaran Hukum Nasional: Kajian Hukum Pidana, Perdata, dan Tata Negara.”
Tema tersebut menjadi perhatian penting mengingat hukum adat masih memiliki kedudukan dan peran dalam kehidupan masyarakat setempat, khususnya dalam menjaga nilai-nilai sosial, menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, serta mempertahankan identitas dan kearifan lokal.
Materi penyuluhan dibagi ke dalam lima tim pembicara dengan fokus kajian berbeda. Tim 1 membahas Hukum Adat dalam Hukum Pidana Nasional, menghadirkan Duwi Handoko, S.H., M.H., Mulyani Rody Muin, S.E., M.H., dan Leviyaro Laia, S.H., M.H.
Tim 2 mengangkat Kepatutan Adat dan Hak Ulayat dalam Hukum Perdata Nasional, dengan pembicara Dr. Hamler, S.H., M.H., M.Kn., Dr. Khairul Azwar Anas, S.H., M.H., Ferry Asril, S.H., M.H., dan Tat Marlina, S.H., M.H.
Selanjutnya, Tim 3 membahas Hukum Adat dalam Penegakan Hukum Pidana Nasional, menghadirkan Dr. Irfan Ardiansyah, S.H., M.H., Dr. Hulaimi, S.H., M.H., Dr. Iva Turisnur, S.H., M.H., Rustam, S.H., M.H., dan Beni Sukri, S.H., M.H.
Tim 4 mengangkat tema Dinamika Konstitusional Pengakuan Hukum Adat, dengan pembicara Dr. Meidizon, S.H., M.H., Anwar Saleh Hasibuan, S.H., M.H., Nurainun, S.H., M.H., dan Rahmad Alamsyah, S.H.I., LL.M. Sementara itu,
Tim 5 mengkaji Daya Berlaku Hukum Adat dalam Hukum Perdata Nasional, dengan pembicara Reza Azurma, S.H., M.Kn., Lidiya Putri, S.H., M.H., dan Putri Dwi Yulisa, S.H., M.H.
Pembahasan diarahkan pada bagaimana hukum adat berinteraksi dengan sistem hukum nasional, baik dalam perspektif hukum pidana, hukum perdata maupun hukum tata negara.
Dalam konteks tersebut, masyarakat perlu memahami bahwa keberadaan hukum adat dan hukum nasional memiliki ruang pengaturan masing-masing yang perlu dipahami secara tepat, termasuk dalam kaitannya dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.
Irfan mengungkapkan, kegiatan penyuluhan hukum tidak semata-mata menjadi agenda akademik, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab perguruan tinggi untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Kami ingin ilmu hukum yang dikembangkan di lingkungan kampus tidak berhenti di ruang perkuliahan. Pengetahuan tersebut harus bisa dibagikan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Wali Nagari Bukik Limbuku, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Dodi, menyambut positif kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan dosen Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia (FH UPBI) Pekanbaru.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah nyata dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah pelosok agar semakin memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap perbuatan.
Dodi berharap, edukasi hukum yang diberikan kalangan akademisi ini dapat menjadi bekal bagi masyarakat untuk lebih memahami dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ke depan masyarakat mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sekaligus membangun kehidupan sosial yang tertib, sadar hukum, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
