RIAUEXPOSE.COM SIAK – Berawal dari pinjaman uang sebesar Rp5 juta yang dijaminkan dengan surat keterangan tanah, seorang warga di Kabupaten Siak justru terperangkap dalam transaksi jual beli lahan bermasalah.
Tak tanggung-tanggung, korban mengalami kerugian hingga Rp75 juta setelah membayar secara bertahap untuk sebidang tanah seluas 1,5 hektare yang belakangan diketahui bukan milik orang yang menawarkan.
Kasus dugaan penipuan jual beli tanah tersebut berhasil diungkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Siak.
Seorang pria berinisial R (39) diamankan polisi pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 21.47 WIB.
Hal itu disampaikan Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam melalaui Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais lewat keterangan tertulisnya, Jumat (14/11/2026).
Kosmos menjelaskan, bahwa perkara tersebut terjadi di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.
“Pengungkapan ini berawal dari laporan polisi Nomor LP/B/80/IX/2026/SPKT/POLRES SIAK/POLDA RIAU tertanggal 29 September 2026,” kata Kasat.
Menurut Kasat, dugaan penipuan bermula ketika tersangka meminjam uang kepada korban sebesar Rp5 juta dengan menyerahkan surat keterangan tanah atas nama dirinya sebagai jaminan.
Persoalan kemudian berkembang ketika tersangka menawarkan sebidang tanah seluas 15.000 meter persegi atau 1,5 hektare kepada korban dengan harga Rp150 juta.
Transaksi tersebut ditawarkan sebagai bentuk pembayaran utang sekaligus jual beli lahan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap.
Percaya dengan penawaran dan dokumen yang diberikan, korban kemudian melakukan pembayaran secara berangsur hingga mencapai Rp75 juta.
Namun begitu, ketika korban hendak menguasai dan mengelola lahan tersebut, fakta berbeda justru terungkap.
Tanah yang diperjualbelikan ternyata diketahui bukan milik tersangka, melainkan milik orang lain.
Korban kemudian meminta pertanggungjawaban tersangka dan menagih pengembalian uang sebagaimana janji awal apabila tanah tersebut bermasalah.
Namun, tersangka tidak bersedia mengembalikan uang yang telah diterima.
Merasa dirugikan, korban akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Siak.
Menindaklanjuti laporan itu, penyidik Satreskrim Polres Siak melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan hingga menggelar perkara serta menetapkan R sebagai tersangka setelah menemukan alat bukti yang dinilai bersesuaian.
Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya tiga lembar rekening koran Bank BRI atas nama korban, tiga lembar kuitansi pembayaran, serta satu persil Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Pengusahaan Tanah (SKRPT) atas nama tersangka.
Atas dugaan perbuatannya, R dipersangkakan melanggar Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana penipuan.
Saat ini, tersangka telah ditahan di Polres Siak untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
Penyidik juga tengah melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam perkembangan penanganan perkara, Raja Kosmos mengungkapkan bahwa pemeriksaan kesehatan dan tes urine dilakukan terhadap tersangka sebelum proses penahanan.
Hasil pemeriksaan urine menunjukkan R positif menggunakan narkoba.
Selain itu, polisi memperoleh informasi bahwa tersangka merupakan narapidana yang sedang menjalani program pembebasan bersyarat.
Untuk memastikan status tersebut, Polres Siak telah berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Tak berhenti pada satu perkara, Satreskrim Polres Siak juga berencana mengembangkan penyelidikan terkait informasi adanya sejumlah lahan lain yang diklaim sebagai milik tersangka dan disebut memiliki dokumen kepemilikan.
Raja Kosmos mengajak masyarakat yang merasa dirugikan atau memiliki informasi terkait dugaan transaksi lahan bermasalah tersebut agar membuat laporan resmi ke Polres Siak.
“Kita akan kembangkan perkara jual beli lahan ini. Banyak informasi yang menyatakan tersangka mengklaim beberapa lahan sebagai miliknya dan memiliki surat kepemilikannya. Untuk itu, masyarakat dipersilakan melapor secara resmi ke Polres Siak,” jelasnya.
Menurut Kasat, setiap persoalan pertanahan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan intimidasi maupun aksi sepihak.
Kasat Reskrim juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur penawaran tanah dengan harga atau skema pembayaran tertentu tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas objek dan dokumen kepemilikannya.
