JAKARTA, RIAUEXPOSE.COM – Fakta baru kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah perwira tinggi Polri mulai terungkap.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan daftar sasaran penyadapan yang diduga tidak hanya menyasar Presiden RI Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, lembaga penegak hukum hingga kalangan masyarakat sipil.
Pengungkapan mengejutkan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam forum tersebut, Kapolri menjelaskan hasil penyidikan mengenai dugaan praktik penyadapan ilegal yang kini menjadi sorotan publik.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik hingga tokoh politik.
Tidak berhenti di situ, daftar sasaran tersebut juga mencakup gubernur, kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis hingga mahasiswa.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa,” ungkap Suyudi dalam rapat tersebut.
Suyudi menegaskan, daftar sasaran penyadapan yang dipaparkan tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan.
Karena itu, nama maupun pihak yang masuk dalam daftar target tidak dapat serta-merta dimaknai memiliki keterlibatan dalam tindak pidana.
Penegasan ini penting agar informasi mengenai sasaran penyadapan tidak menimbulkan kesimpulan keliru di tengah masyarakat.
Dalam perkara tersebut, penyidik masih mendalami konstruksi dugaan tindak pidana, termasuk bagaimana perintah penyadapan diberikan, siapa yang menjalankan, serta bagaimana hasil penyadapan dilaporkan.
Dalam perkembangan perkara ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
Kapolri memaparkan bahwa masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan tersebut.
LSP diduga memberikan perintah sekaligus menentukan sasaran penyadapan, baik secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp. Ia juga diduga menjadi penerima akhir hasil penyadapan atau end user.
Sementara itu, SU diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil pemantauan kepada LSP.
Adapun EH diduga menerima perintah penyadapan dari SU dan memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik.
Sedangkan AS diduga menerima perintah dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melaksanakan penyadapan tanpa melalui prosedur permohonan penyidik.
Untuk mengungkap perkara tersebut, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi dan enam orang ahli.
Pemeriksaan mencakup personel internal Polri, penyedia layanan telekomunikasi serta pihak yang berkaitan dengan sistem penyadapan.
Kasus ini turut menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan fasilitas penyadapan yang seharusnya hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum.
Pengungkapan daftar sasaran penyadapan oleh Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI menjadi babak penting dalam proses pengusutan perkara tersebut.
