RIAUEXPOSE.COM JAKARTA – Tabir dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai terungkap. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan secara terbuka rangkaian kronologi hingga modus operandi perkara tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkapkan terdapat lima tahapan dalam dugaan praktik penyadapan ilegal yang melibatkan empat tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
Kapolri menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan sementara, rangkaian dugaan penyadapan tersebut bermula dari perintah yang diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS.
“Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” ungkap Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.
Di hadapan anggota Komisi III DPR RI, Kapolri menguraikan lima tahapan yang diduga menjadi modus operandi dalam perkara penyadapan ilegal tersebut.
Pertama, tahap perintah penyadapan. Kapolri menyebut perintah diduga berasal dari LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS.
Proses tersebut disebut tidak dilengkapi dokumen resmi sebagaimana mekanisme penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.
Kedua, tahap provisioning atau penyediaan akses penyadapan. Dalam tahapan ini, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan penyaringan terhadap keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
Ketiga, tahap pelaksanaan penyadapan. Petugas diduga menggunakan sistem PLX untuk mendengarkan serta mengekspor rekaman hasil penyadapan.
Rekaman tersebut kemudian dituangkan ke dalam bentuk transkripsi.
Keempat, tahap pelaporan hasil penyadapan. Hasil penyadapan disebut dilaporkan secara berjenjang kepada Kabag Monitoring Bareskrim Polri, SU, hingga kepada Jenderal LSP.
Kelima, tahap penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang kemudian dilaksanakan oleh tim TSU.
Rangkaian tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan untuk mengungkap bagaimana sistem penyadapan yang seharusnya digunakan berdasarkan kepentingan penegakan hukum diduga disalahgunakan.
Dalam perkara ini, terdapat empat tersangka yang disebut Kapolri, yakni:
- LSP, mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
- AS, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.
- SU, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.
- EH, mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Penyebutan nama dan dugaan peran masing-masing merupakan bagian dari pemaparan Kapolri mengenai hasil penyidikan. Pembuktian atas dugaan tindak pidana tersebut tetap harus melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus ini juga menjadi perhatian karena sasaran dugaan penyadapan disebut tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap penegakan hukum, khususnya dalam mengungkap pihak yang diduga memerintahkan penyadapan, motif, serta pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terlibat.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan pengusutan perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka semata.
Komisi III juga mendorong agar seluruh fakta dibuka secara transparan sehingga tidak ada pihak yang kebal hukum.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo kini menjadi ujian serius bagi institusi Polri dalam menjaga integritas, profesionalitas, serta kepercayaan publik.
Publik menanti bagaimana penyidik menuntaskan perkara tersebut, termasuk mengungkap secara terang siapa yang memberikan perintah, apa motif di balik dugaan penyadapan, serta siapa saja pihak yang menerima dan menggunakan hasil penyadapan tersebut.
