JAKARTA Riauexpose.com — Seratus hari pertama kepemimpinan Jenderal Pol Suyudi Ario Seto di tubuh Polri bakal menjadi fase penting untuk mengukur arah perubahan institusi kepolisian.
Bukan sekadar menambah daftar program, Suyudi menegaskan 100 hari pertama harus menjadi momentum untuk melihat kondisi nyata, memperbaiki kekurangan, sekaligus memastikan perubahan benar-benar terasa di tengah masyarakat.
Gagasan tersebut disampaikan Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Kamis (1/10/2026).
Dalam paparannya, ia mengusung doktrin “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai arah kepemimpinan dan transformasi Polri.
Suyudi membagi program 100 hari pertama Kapolri ke dalam tiga tahapan. Pada hari pertama hingga hari ke-30, fokus diarahkan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di tubuh Polri, menetapkan komando perubahan, membangun baseline, serta memeriksa berbagai aspek pelayanan dan penegakan hukum.
“Mulai dari hari pertama sampai 30, mengetahui keadaan sebenarnya, menetapkan komando perubahan, membangun baseline, memeriksa penerimaan laporan, respons 110, tunggakan atau perkembangan perkara, pengaduan, perlindungan kelompok rentan, kesiapan Polres-Polsek, serta memetakan kejahatan berdampak tinggi,” ujar Suyudi dalam paparannya.
Tidak berhenti pada evaluasi, periode hari ke-31 hingga ke-60 akan digunakan untuk menguji perbaikan yang telah dilakukan. Sementara hari ke-61 sampai ke-100 diarahkan untuk melihat hasil sekaligus mengoreksi berbagai kegagalan yang masih ditemukan.
Konsep tersebut menunjukkan bahwa Suyudi menempatkan pengukuran kondisi lapangan dan evaluasi sebagai bagian penting dari 100 hari pertama. Dengan demikian, program tidak hanya berhenti pada kebijakan di tingkat pusat, tetapi diharapkan dapat diterjemahkan hingga jajaran Polda, Polres dan Polsek.
Dalam agenda quick win 100 hari, Suyudi memaparkan sejumlah sasaran yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Di antaranya menciptakan ruang publik yang aman, pemberantasan dan pemulihan kawasan narkoba, pemberantasan judi daring serta penipuan digital.
Selain itu, Suyudi juga menyoroti kecepatan respons kepolisian melalui layanan 110, pelayanan SPKT yang ramah terhadap korban, serta kepastian perkembangan perkara melalui SP2HP.
Agenda lainnya menyangkut pembenahan internal, penguatan Polres dan Polsek, kesiapan menghadapi penerapan KUHP dan KUHAP, serta penguatan scientific investigation dalam proses penegakan hukum.
Bagi Suyudi, perubahan Polri tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan instruksi kepada anggota. Ia menekankan perubahan harus dimulai dari jajaran pimpinan dan dibuktikan melalui pelaksanaan di lapangan.
“Saya akan turun ke lapangan bukan untuk cari panggung, tetapi untuk melihat masalah, mendengarkan anggota dan masyarakat, mengambil keputusan, serta memastikan keputusan dilaksanakan,” kata Suyudi.
Doktrin “Polisi Bersama Masyarakat” menjadi salah satu gagasan yang ditekankan Suyudi.
Konsep tersebut menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian sekaligus menjadi arah transformasi Polri yang akan dibangun di bawah kepemimpinannya.
Suyudi juga menyatakan akan melihat kekurangan institusi secara terbuka sembari mempertahankan dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulunya.
Dengan demikian, 100 hari pertama Kapolri Suyudi akan menjadi rangkaian evaluasi yang mencakup pelayanan publik, penanganan perkara, kesiapan personel dan satuan kewilayahan, pemberantasan kejahatan berdampak tinggi hingga pembenahan internal Polri.
Pesan yang dibawa Suyudi cukup jelas: 100 hari pertama bukan sekadar panggung untuk mengumumkan banyak program, melainkan fase untuk menunjukkan arah perubahan dan menguji apakah kebijakan tersebut benar-benar berjalan di lapangan.
