RIAUEXPOSE.COM SIAK – Kesabaran warga Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, akhirnya habis. Jalan Pemda yang rusak parah selama hampir satu tahun tanpa perbaikan diblokir warga pada Rabu (28/10/2026) pagi.
Aksi ini memicu kemacetan dan membuat antrean kendaraan bertonase berat mengular di jalur penghubung Sumatera Utara (Sumut), Riau, hingga Jambi.
Pemblokiran tersebut menjadi bentuk protes warga terhadap pemerintah yang dinilai belum merealisasikan janji perbaikan jalan.
Kerusakan yang tak kunjung ditangani membuat masyarakat geram, terlebih ruas jalan itu menjadi akses vital bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas warga setiap hari.
Video aksi pemblokiran tersebut viral setelah diunggah Kepala Desa Maredan Barat, H. Al Jufri, ke grup WhatsApp Deteksi Dini Siak.
Dalam video berdurasi satu menit itu, ia menyampaikan kondisi jalan yang disebut sudah lama rusak parah dan sulit dilalui.
“Jalan Pemda diblokir warga karena sudah lebih kurang satu tahun rusak parah dan tidak bisa dilewati. Kami mohon kepada pihak yang berwenang untuk segera melakukan perbaikan karena jalur ini merupakan akses utama warga untuk mengantar anak sekolah, serta akses warga setiap hari untuk bekerja dan menjual hasil perkebunan,” ujar Al Jufri dalam video tersebut.
Jalan Pemda di Kecamatan Tualang merupakan salah satu jalur penting yang menopang aktivitas masyarakat dan distribusi barang di Kabupaten Siak.
Namun begitu, kondisi jalan yang rusak berkepanjangan dinilai menghambat mobilitas sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
Beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) disebut telah menyampaikan rencana perbaikan ruas jalan tersebut melalui skema dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) perusahaan setempat.
Namun, berdasarkan keterangan warga, realisasi perbaikan yang diharapkan belum juga terlihat hingga aksi pemblokiran berlangsung.
Ketidakpastian tersebut semakin memperbesar kekecewaan masyarakat yang setiap hari harus menghadapi kondisi jalan yang memprihatinkan.
Dampak kerusakan Jalan Pemda tidak hanya dirasakan masyarakat yang bermukim di sekitar ruas jalan tersebut.
Sejumlah pengendara bus dan truk terlihat memilih jalur alternatif melalui jalan dalam kota untuk menghindari kerusakan.
Peralihan arus kendaraan bertonase berat ini turut memunculkan persoalan baru. Jalan Ceras dan sejumlah akses dalam kota turut mengalami kerusakan akibat dilintasi kendaraan dengan beban yang tidak sesuai dengan peruntukan maupun kemampuan jalan.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kerusakan satu ruas jalan dapat menimbulkan dampak berantai terhadap kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan kondisi infrastruktur di kawasan sekitarnya.
Anto, salah seorang warga Tualang, menyayangkan lambannya penanganan kerusakan jalan yang dinilainya telah mengancam keselamatan masyarakat.
Ia menilai pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, semestinya tidak terus berlindung di balik alasan keterbatasan anggaran tanpa memberikan kepastian mengenai solusi perbaikan.
“Pejabat kita, baik di provinsi maupun kabupaten, hanya bisa mengeluh dengan alasan anggaran tidak ada. Di media sosial selalu penuh pencitraan, tetapi kondisi jalan seperti ini yang jelas-jelas menjadi urat nadi ekonomi Kabupaten Siak justru luput dari perhatian mereka,” ujar Anto.
Ia juga mempertanyakan manfaat pajak kendaraan bermotor yang rutin dibayarkan masyarakat, sementara jalan yang digunakan setiap hari justru berada dalam kondisi yang membahayakan.
“Apa gunanya kami membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun? Ke mana uang pajak yang kami bayar, sementara jalan yang kami lewati setiap hari bahkan menjadi ancaman keselamatan kami?” keluhnya.
Warga berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah nyata, memastikan sumber pendanaan, serta menyampaikan jadwal perbaikan yang jelas agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
Hingga berita ini tayang, belum terdapat keterangan terbaru mengenai realisasi perbaikan maupun kepastian waktu pembukaan kembali akses yang diblokir.
Pemerintah Provinsi Riau, khususnya Dinas PUPR, perlu memberikan penjelasan resmi terkait tindak lanjut atas keluhan masyarakat tersebut.
Bagi warga Tualang, jalan yang layak bukan sekadar fasilitas umum, melainkan kebutuhan mendasar untuk bekerja, mengantar anak ke sekolah, mendistribusikan hasil perkebunan, dan menjalankan aktivitas ekonomi dengan aman.
Kini, masyarakat menanti bukti nyata. Sebab, ketika akses jalan dibiarkan rusak terlalu lama, yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran lalu lintas, melainkan juga keselamatan warga dan denyut perekonomian daerah.
