RIAUEXPOSE.COM PEKANBARU – Kabupaten Siak menorehkan prestasi di sektor pelayanan kesehatan dengan meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) pada momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Provinsi Riau, Kamis (12/11/2026).
Namun, di balik capaian tersebut, Bupati Siak Afni Zulkifli mengingatkan adanya tantangan serius terkait keberlanjutan pembiayaan program jaminan kesehatan masyarakat.
Terlebih, kondisi fiskal daerah semakin tertekan akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Kabupaten Siak mencapai cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 98,47 persen, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 82,72 persen.
Piagam penghargaan diserahkan dalam rangkaian peringatan HKN ke-62 yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru.
Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan, capaian UHC merupakan hasil ikhtiar pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan.
Namun begitu, mempertahankan capaian tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.
“Ikhtiar kerja tercapai, namun hal ini membebani pola kebijakan alokasi anggaran karena anggaran provinsi dan kabupaten terdampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH)," ungkap Afni usai menerima penghargaan.
Menurut Afni, Inilah beban yang akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak ke depannya. Oleh karena itu, upaya dan lobi-lobi di tingkat pusat harus dilakukan secara lebih intens dan berkelanjutan.
Keberlanjutan program UHC tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Diperlukan sinergi dan pembagian beban pembiayaan (cost sharing) antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan pemerintah kabupaten.
Afni berharap dukungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap pembiayaan program UHC dapat semakin ditingkatkan, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat tetap terjamin tanpa semakin membebani kemampuan keuangan daerah.
“Tentunya kami berharap pelaksanaan program UHC ini tetap berpedoman pada skema pembagian anggaran (sharing anggaran) oleh Pemerintah Provinsi yang hendaknya bisa semakin membaik," katanya.
Ia juga berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga keberlanjutan program pelayanan dasar seperti kesehatan.
Penghargaan UHC diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota maupun pihak swasta yang dinilai berhasil memenuhi target cakupan kepesertaan jaminan kesehatan sekaligus mendukung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis.
Penilaian mengacu pada data dasbor resmi BPJS Kesehatan per 1 November 2026. Adapun indikator minimal yang ditetapkan meliputi cakupan kepesertaan sebesar 90 persen dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.
Dengan capaian kepesertaan 98,47 persen dan tingkat keaktifan 82,72 persen, Kabupaten Siak berhasil melampaui kedua indikator tersebut.
Selain Kabupaten Siak, Pemerintah Provinsi Riau juga menerima penghargaan atas keberhasilan mencapai cakupan UHC tingkat provinsi sebesar 99,07 persen, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 81,81 persen.
Piagam penghargaan utama tersebut diserahkan langsung oleh Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi.
Capaian ini menjadi pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses jaminan kesehatan masyarakat.
Namun begitu, bagi Pemerintah Kabupaten Siak, tantangan berikutnya adalah memastikan keberhasilan tersebut dapat terus dipertahankan di tengah keterbatasan anggaran.
Bagi Bupati Afni, keberhasilan UHC bukan sekadar penghargaan, melainkan tanggung jawab untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, merata, dan berkelanjutan.
