Riauexpose.com || Gelombang protes kepala daerah terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat mulai bergeming.
Setelah 18 gubernur menyampaikan keberatan atas pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), kini satu per satu kepala daerah membuka kondisi riil yang mereka hadapi.
Kondisi kas daerah menipis, ruang fiskal menyempit, dan sejumlah kewajiban dasar pemerintah terancam tidak terpenuhi.
Alarm paling keras datang dari Maluku Utara. Dalam rapat bersama DPR RI, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda secara terbuka mengungkapkan bahwa pemerintah provinsinya terancam kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun 2026 akibat tekanan fiskal yang semakin berat.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan fiskal daerah tidak lagi sekadar soal pengurangan anggaran pembangunan, melainkan sudah menyentuh kemampuan pemerintah daerah menjalankan fungsi dasarnya.
Sherly menjelaskan, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Provinsi Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar, sementara kebutuhan belanja pegawai mencapai Rp1,1 triliun.
Kondisi itu membuat ruang fiskal daerah semakin sempit dan sulit bergerak.
“Kalau kondisi ini terus berlangsung, daerah akan semakin kesulitan memenuhi kewajiban dasar kepada aparatur maupun masyarakat,” ungkapnya dalam forum yang berlangsung beberapa hari lalu.
Tak hanya soal belanja pegawai, Sherly juga mengungkapkan kebijakan fiskal yang dinilai semakin memusatkan kewenangan dan sumber pendapatan ke pemerintah pusat.
Menurutnya, daerah terus didorong untuk berinovasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pada saat yang sama banyak kewenangan strategis yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan daerah telah ditarik ke pusat.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat mengembalikan sebagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini tertahan agar daerah memiliki ruang fiskal untuk menjalankan pembangunan tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Keluhan serupa sebelumnya juga disampaikan Bupati Siak, Afni Zulkifli.
Kepala daerah yang baru memimpin Kabupaten Siak itu mempertanyakan dasar kebijakan pemotongan TKD yang menyebabkan daerah kehilangan potensi anggaran hingga ratusan miliar rupiah.
Menurut Afni, pemangkasan transfer dari pusat berpotensi mengganggu berbagai program pembangunan yang telah disusun pemerintah daerah, termasuk pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Daerah sudah menyusun program berdasarkan proyeksi anggaran yang ada. Ketika transfer dipotong, tentu banyak kegiatan yang harus dievaluasi kembali,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat beralasan penyesuaian TKD dilakukan sebagai langkah menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah.
Beberapa orang pejabat pusat bahkan meminta pemerintah daerah lebih kreatif menggali sumber Pendapatan Asli Daerah agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.
Namun argumentasi tersebut belum sepenuhnya meredam kegelisahan daerah.
Banyak kepala daerah menilai beban pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga kesejahteraan masyarakat tetap berada di pundak pemerintah daerah.
Sementara itu, ruang fiskal dan sumber pendapatan yang tersedia justru semakin terbatas.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah hubungan fiskal pusat dan daerah ke depan.
Jika tren pemotongan transfer terus berlanjut tanpa diikuti penguatan kewenangan dan sumber pendapatan daerah, bukan tidak mungkin semakin banyak kepala daerah yang menyuarakan keberatan secara terbuka.
Yang jelas, suara dari Maluku Utara hingga Siak menunjukkan satu pesan yang sama.
Daerah diminta bekerja lebih banyak, tetapi dengan anggaran yang semakin kecil.
