JAKARTA RIAUEXPOSE.COM– Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi babak baru pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambut positif regulasi tersebut karena membuka ruang penguatan penegakan hukum, terutama dalam mengejar dan memulihkan aset hasil kejahatan, termasuk milik buronan yang melarikan diri ke luar negeri.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan kehadiran UU Perampasan Aset merupakan instrumen penting agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan untuk negara maupun korban.
"Kami menyambut baik dengan adanya pembentukan dan telah disahkannya UU Perampasan Aset dalam penguatan penegakan hukum, terutama dalam pemulihan aset. Ini baik buat negara ataupun korban," ujar Anang kepada rekan media di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Anang, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menelusuri harta kekayaan yang diduga bersumber dari tindak pidana. Upaya tersebut tetap penting dilakukan meskipun pihak yang bersangkutan telah melarikan diri atau berada di luar wilayah Indonesia.
Ia menilai, regulasi baru tersebut dapat menjadi instrumen untuk memitigasi potensi kerugian negara yang lebih besar.
"Ini dapat memitigasi kerugian yang lebih besar. Tidak hanya mempidanakan orangnya, tetapi juga mengejar asetnya," tegas Anang.
Anang juga menyinggung sejumlah buronan yang tengah menjadi perhatian penyidik Kejagung. Di antaranya Muhammad Riza Chalid (MRC), Jurist Tan, serta Arif Kurniawan alias AK.
Ketiganya disebut dalam konteks penanganan perkara dugaan tindak pidana yang ditangani Kejagung dan keberadaan mereka yang berada di luar negeri.
Muhammad Riza Chalid merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023, termasuk perkara pengadaan minyak mentah dan produk kilang Petral/Pertamina.
Sementara itu, Jurist Tan, mantan staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management periode 2019–2022.
Adapun Arif Kurniawan alias AK terseret dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025 serta perkara terkait penertiban kawasan hutan.
Kejagung menilai keberadaan buronan di luar negeri tidak boleh menjadi penghalang bagi negara untuk mengupayakan pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Dengan demikian, penegakan hukum tidak semata-mata bergantung pada keberhasilan menghadirkan tersangka ke Indonesia, tetapi juga harus memperhatikan penelusuran dan pemulihan aset sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Sebagai informasi, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Pengesahan tersebut mengakhiri perjalanan panjang regulasi yang telah dinantikan masyarakat selama kurang lebih 18 tahun.
Dalam substansinya, UU Perampasan Aset mengatur mekanisme pengambilalihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, baik berdasarkan putusan pidana maupun melalui mekanisme tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture (NCB).
Mekanisme tanpa putusan pidana tersebut memiliki persyaratan tertentu, antara lain ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat ditemukan.
Namun, proses perampasan tetap harus melalui mekanisme pengadilan. Jaksa Pengacara Negara juga berkewajiban membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana.
UU ini juga mengatur pengelolaan aset rampasan oleh badan yang dibentuk Presiden serta mekanisme pengawasan agar pelaksanaannya berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.
Meski telah disahkan, penerapan UU tersebut tidak berlangsung seketika. Berdasarkan ketentuan peralihan, undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.
Selain itu, ketentuan perampasan aset hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang tersebut diberlakukan.
Pengesahan UU Perampasan Aset kini menjadi harapan baru dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Tantangan berikutnya adalah memastikan implementasinya berjalan konsisten, tidak tebang pilih, serta tetap menjamin perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum.