Riauexpose.com JAKARTA — Memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan, Indonesia dinilai telah tumbuh menjadi bangsa yang semakin dewasa. Momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia tidak hanya menjadi ajang mengenang perjalanan sejarah, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komitmen untuk membawa Indonesia semakin maju dan diperhitungkan di kawasan ASEAN maupun Asia.
Pandangan tersebut disampaikan Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres Advokat Indonesia (KAI), Siti Jamaliah Lubis, SH., MH., dalam momen HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Sabtu (15/8/2026) petang.
Menurut Siti Jamaliah, usia 81 tahun merupakan fase penting bagi sebuah bangsa.
Indonesia dinilai sudah semakin matang dalam membangun kehidupan bernegara sehingga kedewasaan tersebut harus diwujudkan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum.
“Tentu kita bersyukur, Indonesia bisa mencapai usia ke-81. Itu artinya, bangsa kita sudah semakin dewasa. Hal tersebut juga harus diwujudkan di semua bidang,” kata wanita yang akrab disapa Mia Lubis itu.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, kata dia, Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Persoalan kemiskinan, pengangguran, ketersediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi hingga penegakan hukum menjadi tantangan yang membutuhkan komitmen dan keberanian pemerintah.
Sebagai praktisi hukum, Siti Jamaliah menilai penegakan hukum di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Ia secara khusus mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi.
Menurutnya, langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu menjadi sinyal positif bagi terciptanya pemerintahan yang bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor.
“Kita bisa melihat ketegasan Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan dalam upaya memberantas korupsi yang tidak pandang bulu,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, penegakan hukum membutuhkan keberanian dan ketegasan seorang pemimpin. Karena itu, sikap tegas pemerintah dalam memberantas korupsi patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan terhadap institusi negara.
“Untuk menegakkan hukum memang dibutuhkan ketegasan dan keberanian dari seorang pemimpin. Dan, itu ada pada sosok Presiden Prabowo,” ucapnya.
Presiden KAI itu berharap konsistensi tersebut terus dipertahankan sehingga tindak pidana korupsi maupun berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya dapat semakin diminimalisir.
Dorong RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
Dalam momentum HUT ke-81 RI, Presiden KAI yang biasa disapa Mia Lubis itu juga mendorong agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Menurutnya, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pemidanaan pelaku. Penguatan instrumen hukum untuk memulihkan dan mengamankan aset hasil kejahatan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan efek jera.
Ia berharap penegakan hukum ke depan semakin berbasis data dan mengedepankan pencegahan. Selain itu, proses hukum harus mampu memenuhi prinsip cepat, sederhana dan berbiaya ringan.
“Ke depan penegakan hukum harus selalu berbasis data dan pencegahan. Juga bisa dilaksanakan hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya murah,” tegasnya.
Di sisi lain, integritas aparat penegak hukum disebut sebagai hal yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, kepercayaan publik merupakan modal utama dalam membangun sistem hukum yang kuat.
“Integritas aparat penegak hukum itu harga mati karena kepercayaan publik adalah modal utama,” serunya.
Ia juga menilai hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Masyarakat saat ini semakin kritis serta mudah memperoleh informasi dan pengetahuan hukum melalui berbagai platform media sosial.
KAI Perkuat Bantuan Hukum Gratis
Komitmen KAI terhadap penegakan hukum, lanjut Mia Lubis, tidak hanya diwujudkan melalui pernyataan, tetapi juga melalui kerja nyata di tengah masyarakat.
Saat ini KAI memiliki 62 cabang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Advokat Peduli Bangsa yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, terutama kepada masyarakat kurang mampu.
“Ini wujud komitmen KAI dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang optimal di Indonesia,” terangnya.
Keberadaan LBH tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan ekonomi ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
Siti Jamaliah Lubis optimistis Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju, khususnya di kawasan ASEAN dan Asia.
Namun, cita-cita tersebut harus dibarengi dengan penegakan hukum yang konsisten, berintegritas dan berkelanjutan. Kepastian hukum dinilai menjadi salah satu modal penting untuk menciptakan iklim investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
KAI, kata dia, berkomitmen mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto dan siap mengawal pelaksanaannya dari hulu hingga hilir.
“Kita lihat saat ini mulai dari program MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan lainnya, sudah mulai berjalan. Ini menandakan keseriusan pemerintah untuk tidak saja mendorong kesejahteraan rakyat, tapi juga mencetak generasi-generasi bangsa yang unggul dan mampu bersaing di level global,” tukasnya.
Bagi Siti Jamaliah, peringatan 81 tahun Indonesia Merdeka harus menjadi momen untuk memperkuat optimisme sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih dihadapi bangsa.
Indonesia yang semakin dewasa, menurutnya, harus ditandai dengan pemerintahan yang kuat, ekonomi yang tumbuh, masyarakat yang sejahtera, serta penegakan hukum yang adil, tegas dan dipercaya publik.
“BACA JUGA”
LBH KAI Riau Bakal Kawal Laka Maut Pasutri di Jalintim Pelalawan
Ketum DPP KAI Siti Jamaliah Ajak Advokat Dukung Program Presiden Prabowo
Ganjar Kritik TNI-Polri Tanam Padi dan Jagung, Minta Kembali Fokus ke Tugas Utama
