Riauexpose.com JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengkritik pelibatan TNI dan Polri dalam program pertanian pemerintah. Menurutnya, kedua institusi tersebut seharusnya kembali fokus menjalankan tugas utamanya, yakni TNI di bidang pertahanan dan Polri dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Ganjar menilai keterlibatan prajurit TNI maupun anggota Polri dalam kegiatan seperti menanam padi dan jagung perlu dievaluasi.
Ia mengingatkan bahwa semangat reformasi telah memisahkan fungsi TNI dan Polri setelah sebelumnya berada dalam satu institusi ABRI.
“Dan dia sudah mengatakan apa yang disebut kembalilah ke barak. Untuk apa? Bergeraklah dalam bidangnya. Apa itu? Pertahanan. Polisi, keamanan,” kata Ganjar, dikutip Kamis (13/8/2026).
Menurut Ganjar, prajurit TNI tidak semestinya diarahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang menjadi ranah masyarakat sipil.
Ia bahkan menegaskan bahwa TNI dan Polri tidak perlu turun langsung dalam kegiatan budidaya tanaman pangan.
“Maka dua-duanya gak perlu tanam padi, tanam jagung, gak perlu,” tegasnya.
Ganjar juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Ia menilai sektor pertanian justru dapat dikembangkan sebagai salah satu ruang penyerapan tenaga kerja, termasuk bagi masyarakat berpendidikan tinggi.
“Berapa sarjana nganggur hari ini? Kompas sudah memuat, sekarang lapangan kerja dibutuhkan oleh banyak orang,” ujarnya.
Menurut Ganjar, pemerintah dapat mendorong program pertanian yang bersifat padat karya sehingga manfaatnya tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Sementara itu, pemerintah memang mendorong keterlibatan aparat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
Kementerian Pertahanan mencatat Polri turut berkontribusi melalui berbagai kegiatan, antara lain penanaman jagung, pembangunan infrastruktur penyimpanan pangan, hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani.
Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perdebatan mengenai batas keterlibatan institusi pertahanan dan keamanan dalam program pembangunan sektor pangan.
Bagi Ganjar, penguatan ketahanan pangan tetap penting, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan pembagian tugas antara aparat negara dan masyarakat sipil. Ia menekankan agar TNI dan Polri tetap menjalankan fungsi utama sesuai mandat institusinya.
Dengan demikian, kritik Ganjar bukan diarahkan pada upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan, melainkan pada bentuk pelibatan aparat yang dinilai berpotensi menggeser tugas utama TNI dan Polri dari tugas pertahanan serta keamanan.
“BACA JUGA”
Gempa M7,7 Guncang Flores NTT, BMKG Akhiri Peringatan Tsunami
Ketum DPP KAI Siti Jamaliah Ajak Advokat Dukung Program Presiden Prabowo
LBH KAI Riau Bakal Kawal Laka Maut Pasutri di Jalintim Pelalawan
