JAKARTA, RIAUEXPOSE.COM – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset justru memunculkan persoalan transparansi di tubuh DPR RI.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), karena diduga tidak menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses pembahasan regulasi tersebut.
Pengaduan itu disampaikan ICW bersama koalisi masyarakat sipil pada Kamis (19/11/2026), bertepatan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR RI.
ICW menilai terdapat dugaan pelanggaran etik karena naskah rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset tidak disebarluaskan secara memadai kepada publik selama proses pembahasan berlangsung.
Padahal, keterbukaan dokumen legislasi merupakan bagian penting dalam menjamin hak masyarakat untuk mengetahui sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan yang berdampak luas.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan pengaduan tersebut merupakan bentuk keberatan atas proses pembahasan RUU yang dinilai tidak memberikan ruang partisipasi publik secara transparan.
“Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset,” kata Ibrahim.
Menurut Ibrahim, persoalan keterbukaan tersebut sebelumnya telah disampaikan melalui somasi kepada DPR.
Namun begitu, hingga batas waktu yang ditentukan pada 16 November 2026, pihaknya mengaku tidak menerima respons.
Bahkan, Ibrahim menegaskan ICW belum pernah diundang untuk terlibat dalam pembahasan maupun memberikan masukan terhadap rumusan RUU Perampasan Aset.
“Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset telah berlangsung sejak September 2025.
Ia menyebut DPR telah menggelar sebanyak 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) sebagai bagian dari proses pembahasan dan penyerapan aspirasi masyarakat.
“Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya,” kata Habiburokhman.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya memastikan proses pembahasan RUU Perampasan Aset tidak mengalami kekeliruan formil.
Ia juga menyatakan proses pembahasan dapat diakses oleh publik.
Namun, perbedaan pandangan antara DPR dan ICW tersebut kini menjadi perhatian, terutama menyangkut sejauh mana keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat benar-benar diterapkan dalam proses pembentukan undang-undang.
Hingga berita ini ditulis, MKD DPR RI belum memberikan respons atas pengaduan yang dilayangkan ICW.
Polemik ini kembali mengingatkan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang tidak semata-mata diukur dari jumlah rapat atau forum dengar pendapat yang diselenggarakan.
Keterbukaan naskah rancangan undang-undang, akses terhadap materi pembahasan, serta kesempatan masyarakat menyampaikan masukan secara bermakna merupakan bagian penting dari proses legislasi yang demokratis.
Sebab, undang-undang bukan hanya produk lembaga legislatif, melainkan aturan yang akan mengikat dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam setiap tahapan pembentukan regulasi.