JAKARTA, RIAUEXPOSE.COM – Kewenangan penyadapan untuk kepentingan intelijen keamanan menjadi salah satu sorotan penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti meminta agar kebutuhan penyadapan dalam menjalankan fungsi intelijen turut diakomodasi secara khusus dalam regulasi tersebut.
Permintaan itu disampaikan Dedy saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Rapat tersebut secara khusus membahas masukan terhadap penyusunan RUU tentang Penyadapan.
Dalam forum tersebut, Dedy menegaskan bahwa fungsi intelijen keamanan memiliki mandat yang berbeda dengan proses penyidikan.
Intelijen tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menjalankan fungsi deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini terhadap berbagai potensi ancaman keamanan dalam negeri.
Menurutnya, kebutuhan penyadapan merupakan bagian dari instrumen untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Polri dan Undang-Undang Intelijen Negara.
“Tugas deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini diemban oleh fungsi Intelkam Polri. Karena itu, Baintelkam Polri membutuhkan penyadapan,” ujar Dedy dalam RDP tersebut.
Ia menjelaskan, terdapat empat pertimbangan utama mengapa kewenangan penyadapan intelijen perlu diatur secara tersendiri.
Pertama, tugas intelijen keamanan berbeda dengan penyidikan. Kedua, fungsi pencegahan harus dikedepankan sebelum penegakan hukum.
Ketiga, diperlukan kepastian hukum untuk melindungi personel yang menjalankan tugas intelijen sesuai kewenangannya.
Keempat, pengaturan yang tegas dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan.
Meski mendorong penguatan kewenangan intelijen, Baintelkam Polri juga mengusulkan enam mekanisme pengendalian agar penyadapan tidak digunakan secara sewenang-wenang.
Pertama, sasaran penyadapan harus dibatasi secara limitatif, khususnya untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri dan kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.
Kedua, penyadapan dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Ketiga, pelaksanaannya harus berdasarkan perintah tertulis pimpinan dan memiliki batas waktu yang jelas.
Khusus untuk lingkungan Intelkam, Dedy mengusulkan jangka waktu penyadapan selama satu bulan.
Pelaksanaannya juga harus menerapkan sistem kompartementasi atau pemisahan antara pihak yang mengusulkan sasaran, memberikan persetujuan, dan menjalankan kegiatan teknis.
Keempat, seluruh penggunaan sarana penyadapan wajib dicatat dan tidak boleh diubah maupun dihapus. Catatan tersebut harus menjadi objek audit secara berkala.
Kelima, pengawasan dilakukan secara melekat oleh Kabaintelkam Polri serta melalui fungsi inspektorat dan Profesi dan Pengamanan (Propam).
Keenam, penyalahgunaan kewenangan harus dikenakan sanksi tegas, baik melalui proses peradilan umum, penegakan kode etik profesi Polri, maupun hukuman disiplin.
Bahkan, pelanggaran berat dapat berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa pengaturan penyadapan tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan aparat penegak hukum.
Regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak konstitusional masyarakat.
Menurut Habiburokhman, kewenangan penyadapan saat ini telah tersebar dalam sejumlah undang-undang.
Namun begitu, mekanisme dan prosedurnya masih beragam, termasuk mengenai persyaratan izin pengadilan serta batas waktu pelaksanaan.
Ia mengingatkan bahwa penyadapan merupakan tindakan yang berkaitan langsung dengan hak privasi warga negara.
Karena itu, kewenangan tersebut harus dibatasi secara jelas agar tidak berubah menjadi instrumen pelanggaran hak asasi manusia.
Pembahasan RUU Penyadapan juga mendapat perhatian di tengah mencuatnya persoalan dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh nasional.
Komisi III DPR berharap pembentukan regulasi khusus tersebut dapat memperjelas prosedur, batas kewenangan, serta mekanisme pengawasan penyadapan di Indonesia.
Dengan demikian, kebutuhan intelijen dan penegakan hukum tetap dapat dijalankan secara profesional, tetapi tidak mengesampingkan prinsip akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.