Pencarian

Izin Konsesi Hutan RAPP Dicabut, Perusahaan Buka Suara

Satgas PKH cabut izin konsesi hutan PT RAPP seluas 338.536 hektare di Riau. RAPP buka suara, soroti nasib 41 ribu pekerja dan tunggu penjelasan pemerintah.

Usman
Usman Redaksi · Sabtu, 21 November 2026 · 08:57:00 WIB · Editor: Redaksi
Izin Konsesi Hutan RAPP Dicabut, Perusahaan Buka Suara
PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)

PEKANBARU RIAUEXPOSE.COM – Pencabutan izin konsesi kehutanan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjadi sorotan publik.

Perusahaan raksasa industri kehutanan di Riau itu akhirnya buka suara, menyatakan menghormati kewenangan pemerintah, namun mengaku masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut terkait keputusan pencabutan izin tersebut.

Pernyataan itu disampaikan manajemen PT RAPP melalui keterangan tertulis pada Jumat (20/11/2026), menyusul keputusan pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan dengan luas areal kerja mencapai sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau.

"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," demikian pernyataan resmi PT RAPP melalui Corporate Communication.

Sikap perusahaan tersebut muncul setelah Satgas PKH mengumumkan pencabutan izin konsesi kehutanan yang selama ini menjadi bagian dari kegiatan usaha RAPP di Riau.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan pencabutan izin dilakukan berdasarkan hasil penertiban dan temuan sejumlah persoalan dalam pemanfaatan kawasan hutan di areal perizinan perusahaan.

Temuan tersebut antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, serta bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare.

Satgas PKH juga menemukan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.

Selain itu, terdapat persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai berdampak terhadap kelestarian habitat satwa liar, khususnya gajah Sumatera.

Atas temuan tersebut, pemerintah mengambil langkah administratif berupa pencabutan PBPH PT RAPP.

Dengan berlakunya keputusan itu, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan yang dicabut dihentikan dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara.

Meski demikian, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun memenuhi tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.

Di tengah keputusan pemerintah tersebut, PT RAPP turut menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang berpotensi muncul akibat perubahan status operasional perusahaan.

Dalam pernyataan resminya, RAPP menyebut bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang menjadi pemasok barang dan jasa.

Bahkan, berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya yang dikutip perusahaan, aktivitas operasional RAPP diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.

Perusahaan menegaskan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasionalnya menjadi prioritas utama saat ini.

"Kami akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul," demikian pernyataan perusahaan.

RAPP juga menyampaikan bahwa selama periode 2016–2025, perusahaan mengklaim telah memberikan kontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau.

Selain itu, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, perusahaan mengklaim telah menginvestasikan sekitar Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.

Program tersebut mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

RAPP juga menegaskan komitmennya terhadap Indonesia, Provinsi Riau, karyawan, masyarakat, dan mitra usaha.

Perusahaan menyebut pengelolaan hutan secara bertanggung jawab merupakan bagian dari prinsip operasionalnya.

RAPP bersama Grup APRIL juga mengklaim melakukan pelestarian hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi ekosistem gambut Restorasi Ekosistem Riau (RER).

Namun begitu, di tengah berbagai klaim kontribusi ekonomi dan lingkungan tersebut, keputusan pencabutan izin oleh pemerintah tetap menjadi persoalan penting yang harus ditindaklanjuti secara terbuka.

Publik kini menanti penjelasan lebih lanjut mengenai implementasi keputusan pencabutan izin, pengawasan kawasan yang kembali dikuasai negara, pemulihan lingkungan, serta kepastian nasib ribuan pekerja dan masyarakat yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas perusahaan.

Follow riauexpose.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
US
Profil Penulis Usman

Editor: Redaksi

Lihat Profil

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks