RIAUEXPOSE.COM JAKARTA – Isu pemeriksaan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Inf Teddy Indra Wijaya oleh Polisi Militer (POM) TNI terkait dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto akhirnya mendapat respons tegas dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Agus dengan tegas membantah kabar tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks.
Bantahan itu disampaikan Agus saat dikonfirmasi awak media pada Jumat (6/11/2026), menyusul beredarnya informasi di media sosial yang mengaitkan Teddy dengan kasus dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap Presiden Prabowo.
“Hoaks,” tegas Jenderal Agus, dikutip dari RMOL.id, Sabtu (7/11/2026).
Pernyataan singkat Panglima TNI tersebut sekaligus meluruskan kabar yang berkembang di tengah publik.
Namun begitu, Agus tidak memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai sumber maupun awal mula munculnya isu pemeriksaan Seskab Teddy oleh POM TNI.
Nama Teddy Indra Wijaya menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Perkara tersebut kini ditangani Bareskrim Polri dan telah menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka.
Empat nama yang disebut dalam perkara ini yakni mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik mendalami dugaan penyadapan komunikasi dan akses ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Kasus tersebut menjadi perhatian luas lantaran menyangkut keamanan komunikasi kepala negara serta dugaan penyalahgunaan kewenangan dan teknologi.
Beredarnya kabar pemeriksaan Teddy oleh POM TNI menambah spekulasi di tengah proses hukum yang sedang berlangsung.
Namun, berdasarkan pernyataan Panglima TNI, informasi tersebut tidak benar.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi yang membenarkan bahwa Teddy Indra Wijaya menjalani pemeriksaan POM TNI terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo.
Publik diharapkan tetap mengedepankan informasi dari sumber resmi dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.
Sementara itu, proses penyidikan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo oleh Bareskrim Polri masih menjadi perhatian nasional.
Pengungkapan fakta secara transparan dan profesional dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
