Oleh: Adv RMB Pasaribu, SH, MH
RIAUEXPOSE.COM – Peran advokat dalam sistem peradilan pidana kini semakin diperkuat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru memberikan sejumlah kewenangan penting bagi advokat untuk memastikan hak-hak klien terlindungi sejak awal proses hukum hingga persidangan.
Penguatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
Salah satu poin pentingnya adalah pengaturan 11 hak advokat dalam menjalankan profesi dan pembelaan hukum.
Berikut 11 hak advokat yang wajib diketahui praktisi hukum:
- Memberikan jasa hukum dan bantuan hukum atas permintaan tersangka, terdakwa, saksi, atau korban.
- Menghubungi, berkomunikasi, dan mengunjungi klien sejak ditangkap atau ditahan pada semua tahap pemeriksaan.
- Memberikan nasihat hukum mengenai hak dan kewajiban klien.
- Mendampingi tersangka, terdakwa, saksi, dan korban pada semua tahap pemeriksaan.
- Meminta salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka setelah pemeriksaan selesai.
- Mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa setiap saat.
- Menghadiri persidangan dan mengajukan pembelaan.
- Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam proses pemeriksaan pengadilan untuk kepentingan pembelaan.
- Meminta keterangan saksi dan ahli dalam persidangan.
- Meminta dokumen dan bukti yang relevan untuk membantu pembelaan.
- Mengajukan bukti yang meringankan terdakwa dalam persidangan.
Advokat tidak hanya berperan mendampingi klien, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
Meski demikian, pelaksanaan hak advokat tetap harus berlandaskan hukum, kode etik profesi, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
KUHAP baru menjadi momen penting bagi profesi advokat untuk menjalankan fungsi pembelaan secara lebih efektif, profesional, dan berintegritas.
