Oleh: Adv. Limposan, S.H., M.H., M.Kn.
RIAUEXPOSE.COM - Setiap peringatan Hari Pahlawan, bangsa ini kembali diajak mengenang pengorbanan para pejuang yang mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia.
Namun begitu, di tengah penghormatan terhadap jasa para pahlawan, ada pertanyaan besar yang patut direnungkan.
Masihkah semangat perjuangan itu hidup dalam diri mereka yang hari ini diberi kewenangan untuk mengurus, melindungi, dan melayani rakyat?
Kemerdekaan tidak hanya terancam oleh musuh yang datang dari luar. Itu semua dapat terkikis oleh pengkhianatan dari dalam, ketika kekuasaan disalahgunakan, jabatan diperdagangkan, hukum dipermainkan, dan kewenangan negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Inilah ironi yang harus menjadi perhatian bersama. Para pahlawan dahulu berjuang membebaskan bangsa dari penindasan, tetapi hari ini masyarakat masih harus berjuang mengawasi agar tidak ada oknum yang menjadikan kekuasaan sebagai alat penindasan.
Para pahlawan tidak mewariskan kemerdekaan agar negara dikuasai oleh kepentingan segelintir orang. Mereka berjuang untuk menghadirkan kehidupan berbangsa yang merdeka, adil, bermartabat, dan menjunjung tinggi hukum.
Karena itu, setiap pejabat negara, aparat penegak hukum, maupun penyelenggara institusi publik harus memahami bahwa jabatan bukanlah hak istimewa untuk bertindak sesuka hati.
Jabatan merupakan amanah yang melekat dengan tanggung jawab moral, hukum, dan konstitusional.
Ketika seorang pejabat menggunakan kewenangannya untuk melindungi kepentingan pribadi, melakukan penyimpangan, menyalahgunakan fasilitas negara, atau menghalangi tegaknya keadilan, sesungguhnya ia sedang mencederai kepercayaan rakyat.
Kritik terhadap oknum tidak boleh digeneralisasi sebagai serangan terhadap institusi. Institusi negara tetap harus dihormati dan diperkuat. Justru karena kita mencintai institusi itulah setiap penyimpangan harus dibongkar dan ditindak sesuai hukum.
Dalam negara demokrasi, masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek kebijakan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memiliki hak untuk mengetahui, mengkritisi, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Pengawasan publik merupakan salah satu benteng penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Masyarakat harus berani mempertanyakan kebijakan yang tidak transparan, melaporkan dugaan penyimpangan, mengawasi penggunaan anggaran negara, serta memastikan pejabat publik bekerja sesuai mandat dan peraturan perundang-undangan.
Kebebasan menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan mengawasi penyelenggaraan negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang dijamin konstitusi.
Pengawasan juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kritik harus didasarkan pada fakta, laporan harus disertai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tuduhan tidak boleh dijadikan alat untuk menjatuhkan seseorang tanpa dasar.
Masyarakat tidak boleh takut menyampaikan kebenaran, tetapi juga tidak boleh kehilangan etika dalam memperjuangkannya.
Jangan biarkan ruang demokrasi berubah menjadi ruang pembungkaman. Sebaliknya, jangan pula menjadikan kebebasan sebagai pembenaran untuk menyebarkan fitnah.
Salah satu bahaya terbesar dalam penyelenggaraan negara adalah ketika pejabat mulai merasa dirinya tidak dapat dikritik, tidak dapat diperiksa, dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
Lembaga pengawas internal, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, pers, organisasi masyarakat, serta masyarakat luas harus menjalankan perannya masing-masing.
Pers harus tetap menjadi salah satu pilar demokrasi yang berani menyampaikan fakta. Lembaga pengawas harus bekerja independen. Aparat penegak hukum harus profesional dan tidak tebang pilih. Sementara pejabat publik harus terbuka terhadap kritik dan evaluasi.
Negara yang kuat bukanlah negara yang pejabatnya tidak pernah dikritik. Negara yang kuat adalah negara yang mampu memperbaiki diri ketika ditemukan penyimpangan.
Mengenang jasa pahlawan seharusnya tidak berhenti pada upacara, tabur bunga, penghormatan kepada makam, maupun pidato kebangsaan.
Penghormatan paling bermakna adalah meneruskan cita-cita perjuangan mereka melalui tindakan nyata, menjaga keadilan, melawan korupsi, menolak penyalahgunaan kekuasaan, menghormati hak masyarakat, serta memastikan hukum berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu.
Kita tidak boleh membiarkan pengorbanan para pahlawan kehilangan makna hanya karena ulah segelintir orang yang mengkhianati amanah negara.
Para pahlawan telah mempertaruhkan nyawa untuk merebut kemerdekaan. Generasi hari ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemerdekaan itu dari pengkhianatan, termasuk pengkhianatan yang mungkin datang dari mereka yang justru diberi mandat untuk menjaga negara.
Jangan sampai kita begitu lantang mengenang jasa pahlawan, tetapi diam ketika amanah perjuangan mereka dicederai oleh penyalahgunaan kekuasaan.
Selamat Hari Pahlawan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga terbebas dari kesewenang-wenangan.
