JAKARTA. riauexpose.Com~ Besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik.
Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Dr. Media Wahyudi Askar, menilai distribusi manfaat program tersebut belum sepenuhnya dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.
Kritikan tajam tersebut disampaikan saat Koalisi MBG Watch mengajukan judicial review pengelolaan anggaran MBG dalam Undang-Undang APBN ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 10 Maret 2026.
Media Wahyudi mengungkapkan, anggaran program MBG yang mencapai sekitar Rp335 triliunsebenarnya memiliki potensi besar jika dialokasikan secara langsung kepada masyarakat miskin.
“Secara teoritis, jika anggaran Rp335 triliun itu dibagi langsung kepada keluarga miskin, maka satu keluarga bisa menerima sekitar Rp5,2 juta per bulan,” ujar pria yang akrab disapa Media dalam keterangannya.
Namun begitu, dalam praktiknya, menurut dia, manfaat yang diterima masyarakat dari program tersebut jauh lebih kecil dibandingkan nilai anggarannya.
“Dalam pelaksanaan program MBG, masyarakat hanya menerima manfaat sekitar Rp200 ribu per bulan. Sementara sebagian besar anggaran justru terserap ke rantai vendor, logistik, dan pengelola program,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penggunaan anggaran publik dalam program tersebut.
Media bahkan menyebut pola pengelolaan MBG saat ini lebih menyerupai corporate welfaredibandingkan bantuan sosial yang langsung menyasar masyarakat miskin.
“Jika anggaran publik sebesar itu tidak benar-benar sampai ke masyarakat kecil, maka muncul pertanyaan penting: siapa sebenarnya yang menerima manfaat terbesar dari program ini?” tegasnya.
Koalisi MBG Watch berharap langkah uji materi di Mahkamah Konstitusi dapat mendorong evaluasi terhadap tata kelola anggaran program MBG agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Namun di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan, berbagai pihak mulai mendorong evaluasi agar manfaat program benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
