Riauexpose.com || Drama besar di balik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya memasuki babak yang mengejutkan publik.
Hanya berselang kurang dari 24 jam setelah dicopot dari jabatannya, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, langsung digelandang Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret program strategis nasional tersebut.
Penangkapan tiga petinggi BGN itu tentu saja memantik perhatian luas di tengah masyarakat.
Pengamat Pangan, Nur Jafar Marpaung, menilai langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dan Kejaksaan Agung menjadi bukti nyata bahwa tidak ada ruang bagi pejabat yang bermain-main dengan uang rakyat.
“Langkah cepat ini menunjukkan pemerintah tidak mentoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan anggaran negara, terutama pada program yang menyangkut masa depan generasi bangsa seperti Makan Bergizi Gratis,” tegas Nur Jafar Marpaung, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, pencopotan serentak Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya merupakan bentuk ketegasan Presiden Prabowo dalam menjaga integritas pemerintahan serta memastikan program prioritas rakyat berjalan sesuai tujuan.
Nur Jafar menyebut sedikitnya terdapat empat pesan kuat yang ingin ditunjukkan pemerintah melalui langkah tersebut, yakni ketegasan hukum tanpa pandang bulu, perlindungan program prioritas rakyat, pembenahan sistem tata kelola, serta evaluasi total terhadap lembaga yang mengelola anggaran besar negara.
“Keputusan Presiden mencopot mereka setelah evaluasi ketat terkait tata kelola dan kepatuhan terhadap SOP menunjukkan bahwa integritas menjadi prioritas utama. Bahkan kurang dari 24 jam setelah pencopotan, Kejaksaan Agung bergerak cepat melakukan penggeledahan dan penahanan. Ini patut diapresiasi,” ujarnya.
Sebagai informasi, Kejaksaan Agung telah menetapkan Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pengadaan barang dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis periode 2025-2026.
Ketiganya diduga terlibat dalam praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, serta penggelembungan harga (markup) dalam berbagai pengadaan barang operasional, mulai dari motor listrik, tablet, sepatu hingga televisi.
Menurut Nur Jafar, tindakan hukum tersebut merupakan langkah yang sangat tepat untuk menyelamatkan anggaran negara agar benar-benar digunakan sesuai tujuan awal program.
“Anggaran negara harus sampai kepada anak-anak Indonesia dalam bentuk perbaikan gizi, bukan habis tersedot oleh pengadaan yang tidak relevan atau dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu,” katanya.
Lebih jauh, Nur Jafar mengungkapkan bahwa kasus ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh pejabat pemerintah yang mengelola program-program strategis bernilai triliunan rupiah.
Jafar menyoroti dugaan modus yang digunakan para tersangka, yakni memanipulasi kemitraan dengan menunjuk yayasan-yayasan tertentu yang diduga sengaja dibentuk dan memiliki afiliasi dengan pejabat BGN untuk memperoleh keuntungan dari program MBG.
“Ini pelajaran penting bagi seluruh pejabat negara. Dana rakyat yang nilainya puluhan hingga ratusan triliun rupiah tidak boleh dijadikan ladang mencari keuntungan pribadi. Tata kelola administrasi publik harus dijalankan secara profesional dan transparan tanpa intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK,” tegasnya.
Nur Jafar juga mengapresiasi langkah pemerintah yang langsung melakukan audit internal menyeluruh di tubuh BGN serta menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru guna memulihkan kepercayaan publik.
Menurutnya, tindakan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak sekadar memberikan peringatan, melainkan benar-benar mengambil tindakan konkret terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangan.
“Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak akan ragu membersihkan birokrasi dari oknum yang merugikan rakyat. Tidak ada toleransi bagi pengutip anggaran negara,” ujarnya.
Nur Jafar menegaskan bahwa kasus BGN harus menjadi momen untuk memperkuat sistem pengawasan internal di seluruh kementerian dan lembaga.
“Kasus ini harus menjadi titik awal pembenahan menyeluruh. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan agar tidak ada lagi kebocoran anggaran yang menggerus hak-hak rakyat. Program sebesar apa pun akan gagal jika integritas pengelolanya tidak dijaga,” pungkas Nur Jafar Marpaung menyudahi.
SEO Title: Kejagung Tangkap Tiga Pimpinan BGN, Nur Jafar Marpaung: Tak Ada Toleransi Bagi Pengutip Anggaran Negara
SEO Slug: kejagung-tangkap-tiga-pimpinan-bgn-nur-jafar-marpaung-tak-ada-toleransi-bagi-pengutip-anggaran-negara
Meta Description: Pengamat Pangan Nur Jafar Marpaung mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dan Kejagung dalam menangani dugaan korupsi BGN.
Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi pejabat yang menyalahgunakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis.
