Riauexpose.com || Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran negara, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan strategi yang dinilai lebih adaptif dan realistis, terutama untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Alih-alih terus bergantung pada pembangunan dapur baru, pemerintah kini membuka opsi pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia di masyarakat, mulai dari kantin sekolah, dapur umum hingga sarana komunitas.
Langkah ini diyakini mampu mempercepat pelayanan sekaligus menekan biaya tanpa mengurangi kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa efisiensi yang sedang dilakukan bukan berarti mengurangi mutu program.
Sebaliknya, pendekatan baru tersebut dirancang agar MBG dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat dengan pemanfaatan sumber daya yang telah ada.
“Pelaksanaan MBG tidak harus selalu bergantung pada pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, khususnya di daerah yang fasilitas pendukungnya sudah tersedia dan dapat dioptimalkan,” ujar Nanik.
Menurut mantan Jurnalis itu, langkah tersebut merupakan bagian dari konsolidasi besar yang dilakukan BGN untuk memastikan program unggulan pemerintah itu berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Tak hanya mengandalkan fasilitas eksisting, BGN juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), yayasan, hingga lembaga sosial lainnya didorong untuk ikut berkontribusi dalam memperluas jangkauan layanan MBG.
Kolaborasi lintas sektor itu dinilai menjadi solusi strategis dalam mempercepat pemerataan akses makanan bergizi, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan yang berada di daerah dengan keterbatasan infrastruktur.
Meski demikian, Nanik menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya standar pelayanan. Karena itu, pembenahan sistem operasional dan pengawasan menjadi fokus utama BGN dalam fase transformasi program saat ini.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menambahkan bahwa penguatan tata kelola program akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan terukur.
Menurut Agustina, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujarnya.
Di bawah komando Nanik, kini BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efisien, menjangkau lebih luas, dan tetap menjaga kualitas layanan sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
