Riauexpose.com BENGKALIS — Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni melakukan rotasi dan mutasi sejumlah pejabat dari level pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, kepala UPT hingga jabatan fungsional sektor kesehatan.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Ruang Dang Merdu Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (14/9/2026).
Perubahan paling menonjol terjadi pada tiga jabatan strategis di lingkungan Pemkab Bengkalis, yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora).
Dr. H. Aready, yang sebelumnya menjabat Kepala BPKAD, kini dipercaya mengemban tugas sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.
Sementara Ed Efendi, SH., MH., mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis. Adapun Hadi Prasetyo, ST., M.Si., dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.
Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala BPKAD, Pemkab Bengkalis menunjuk Ardiansyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Sedangkan jabatan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih dipercayakan kepada Hadi Prasetyo.
Rotasi tidak berhenti pada jajaran pimpinan tinggi pratama. Kasmarni juga melakukan penyegaran terhadap sejumlah pejabat administrator.
Di antaranya Imran, ST., M.Si., sebagai Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; Tuti Andayani, SE., M.Ak., sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah; Jumiharto, SH., sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPP; serta Tri Aprilistari, SH., sebagai Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Penghargaan dan Pemberhentian BKPP.
Selanjutnya, Mohammad Safrizal, ST., M.Cs., dipercaya sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Munira, SE.Sy., M.Si., mendapat amanah sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
Pada level pengawas dan jabatan lainnya, sebanyak 23 pejabat juga mendapat penugasan baru.
Beberapa di antaranya yakni Yana Melia, SH., sebagai Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan Mandau; Joko Hendri Sukmana, S.I.P., sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan; Indra, SH., sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Sekretariat Dinas Perhubungan; serta Bendri, SE.Sy., M.A.P., sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Khairul Saleh, A.Md., dipercaya sebagai Kepala UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bathin Solapan. Sementara Rudy Handoko, SH., ditugaskan sebagai Kepala UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan Pinggir.
Rotasi juga menempatkan Ardiansyah, A.Md., sebagai Kepala Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan BPKAD; Honest Nazaldi, SE.Sy., M.M., sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum Kantor Camat Bantan; Hazazi Akbar, S.Kom., sebagai Lurah Babussalam Kecamatan Mandau; serta Dedi Dhamhudi, S.A.P., sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya Kantor Camat Pinggir.
Kemudian Bambang Supriyanto, S.A.P., dipercaya sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Bukit Batu. Muhammad, S.A.P., mendapat tugas sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Pinggir dan Talang Muandau.
Harzulkifli, SH., dipercaya sebagai Kepala UPT Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kecamatan Mandau. Sri Rahayu, S.Kom., sebagai Kepala UPT Rumah Penampungan Sementara Tuna Sosial Kecamatan Bukit Batu. Sementara Ali Rahmad, S.STP., M.Si., ditugaskan sebagai Kepala UPT Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Kecamatan Mandau.
Sejumlah pejabat lainnya, yakni Wirda Santi, S.A.P., Muhammad Yusuf, S.Sos., Juprizal, S.A.P., Zulkifli, SH., Jernita Simanullang, S.A.P., Desriyanti, SH., Jantrin Tobing, A.Md., dan Heri Setyawan, SE., juga mendapat penugasan baru di sejumlah kecamatan dan kelurahan.
Penyegaran birokrasi juga menyasar sektor kesehatan. Kasmarni menetapkan dr. T. Agusta Meisal sebagai Dokter Ahli Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas Meskom Kecamatan Bengkalis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
Kemudian dr. Fernando, Sp.A., ditetapkan sebagai Dokter Ahli Utama pada RSUD Bengkalis.
Selain itu, Iswani Asra, Am.Keb., SKM., mendapat jabatan sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda pada UPT Puskesmas Pematang Pudu. Ns. Mutiara Pertiwi, S.Kep., sebagai Administrator Kesehatan Ahli Madya pada RSUD Bengkalis.
Sementara Lely Ira Prativi Dalimunthe, A.Md.AFM., SKM., ditetapkan sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda pada UPT Puskesmas Balai Makam.
Untuk jabatan fungsional lainnya, Kharlina Adelista, S.Psi., ditetapkan sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada BKPP.
Sedangkan Desi Andriani, Amd.Keb., Jasmaidar Caniago, Amd.Keb., dan Rozita, Amd.Keb., ditetapkan sebagai Bidan Terampil pada sejumlah UPT Puskesmas di Kabupaten Bengkalis.
Di hadapan para pejabat yang dilantik, Bupati Bengkalis Kasmarni menegaskan bahwa rotasi dan mutasi bukan sekadar agenda rutin birokrasi.
Menurutnya, setiap jabatan merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kepemimpinan berintegritas, kinerja nyata dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab. Semakin besar kewenangan, semakin kuat tuntutan untuk menghadirkan kinerja, integritas, dan keteladanan,” tegas Kasmarni.
Kasmarni meminta jajaran Pemkab Bengkalis meninggalkan budaya kerja yang hanya berorientasi pada menggugurkan kewajiban.
Menurutnya, keberhasilan seorang pejabat tidak semata-mata diukur dari tebalnya laporan maupun besarnya anggaran yang telah direalisasikan.
Sebaliknya, ukuran keberhasilan harus dilihat dari seberapa besar program dan kebijakan pemerintah mampu menyelesaikan persoalan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kasmarni menyebut terdapat sedikitnya tiga indikator yang harus menjadi ukuran keberhasilan birokrasi.
Pertama, penyelesaian masalah, yakni seberapa banyak persoalan masyarakat yang mampu diatasi.
Kedua, kecerdasan pelayanan, yaitu kemampuan birokrasi menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, inovatif dan responsif.
Ketiga, hasil yang terukur, dengan memastikan setiap program memiliki output, outcome dan impact yang jelas.
Menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks, mulai dari keterbatasan ruang fiskal, perkembangan teknologi hingga masyarakat yang semakin kritis, Kasmarni meminta birokrasi Bengkalis tidak terjebak dalam rutinitas dan zona nyaman.
“Birokrasi dituntut lebih cepat, responsif dan adaptif,” pesannya.
Dengan adanya rotasi tersebut, para pejabat yang mendapat amanah baru diminta segera bekerja dan membuktikan kapasitas masing-masing.
Bagi Kasmarni, jabatan bukan sekadar kursi kekuasaan. Jabatan merupakan tanggung jawab yang harus dibayar dengan kinerja, integritas dan manfaat nyata bagi masyarakat Bengkalis.
