Riauexpose.com SIAK – Di tengah keterbatasan anggaran, peralatan dan luasnya wilayah gambut yang rawan terbakar, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Siak mendapat apresiasi dari Kementerian Kehutanan RI.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan RI, Thomas Nifinluri, menilai penanganan karhutla di Siak berjalan berkat kolaborasi dan semangat gotong royong berbagai pihak.
Menurutnya, pola kerja bersama tersebut menjadi kunci menghadapi ancaman karhutla, terutama di wilayah gambut.
“Kami mendapat laporan, kerja sama dan kolaborasi gotong royongnya sangat luar biasa. Memang kerja-kerja seperti ini yang seharusnya terus digelorakan karena menjadi kunci dalam pengendalian karhutla,” kata Thomas saat berkunjung ke Kabupaten Siak, Jumat (11/9/2026).
Thomas mengatakan, Siak memiliki kawasan hidrologi gambut yang luas sehingga membutuhkan perhatian khusus. Pemetaan kawasan menjadi penting untuk menentukan strategi pencegahan maupun penanganan kebakaran.
“Memang penting memperhatikan peta kawasan hidrologi gambut karena Kabupaten Siak merupakan daerah yang rawan karhutla. Kami sangat apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam pengendalian karhutla, luar biasa sekali,” ujarnya.
Ancaman karhutla di Siak diperkirakan masih perlu diwaspadai. Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau berlangsung pada September dan berpotensi berlanjut hingga awal 2027.
Kondisi tersebut membuat pemerintah pusat menyiapkan langkah terukur agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana kabut asap.
“Kita akan siapkan strategi, mulai dari modifikasi cuaca, bahkan skema pemantauan darat dan udara dengan mengerahkan sumber daya yang ada,” ungkap Thomas.
Ia menegaskan, pengendalian karhutla membutuhkan deteksi dini, pemantauan intensif serta pengerahan sumber daya secara cepat, khususnya di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Sebelumnya, Wakil Bupati Siak Syamsurizal menyampaikan kondisi penanganan karhutla di lapangan sekaligus menyerahkan dokumen permohonan dukungan kepada Kementerian Kehutanan.
Syamsurizal mengatakan, sebagian besar wilayah yang terbakar berada di lahan gambut dan kawasan hutan.
Kondisi tersebut membuat penanganan membutuhkan sumber daya besar, sementara pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan sarana, peralatan dan anggaran operasional.
“Kami bekerja seikhlas-ikhlasnya tanpa memandang bulu, kami berusaha bagaimana agar api segera padam. Karena yang kami jaga adalah keselamatan masyarakat sekaligus kawasan hutan tempat satwa tinggal yang juga menjadi aset negara,” kata Syamsurizal.
Menurutnya, Pemkab Siak berharap kunjungan Kementerian Kehutanan menjadi ruang diskusi sekaligus pintu masuk untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat dalam menangani karhutla.
“Kami berharap kunjungan ini menjadi jalan keluar bagi persoalan yang kami hadapi di lapangan. Penanganan karhutla di Siak kami lakukan secara gotong royong bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, perusahaan hingga masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Siak, Novendra Kasmara, menyebut luas karhutla di Kabupaten Siak hingga 10 September 2026 mencapai 273,423 hektare.
Dari luasan tersebut, sebanyak 111,33 hektare berada di kawasan hutan, sedangkan sisanya berada di lahan masyarakat.
Penanganan dilakukan secara terpadu sejak status siaga karhutla ditetapkan pada Februari 2026. Pemerintah daerah membentuk Satgas Karhutla, meningkatkan patroli dan mitigasi, serta melakukan pemantauan dan pelaporan hotspot maupun fire spot secara berkala kepada pemerintah provinsi hingga BNPB.
Namun, memasuki Agustus hingga September, eskalasi kebakaran meningkat di sejumlah wilayah.
Beberapa lokasi yang menjadi perhatian antara lain Taman Nasional Zamrud, Kampung Dayun, Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu hingga Tasik Betung.
Situasi tersebut membuat personel dan peralatan harus dibagi untuk menangani kebakaran di sejumlah lokasi secara bersamaan.
“Tantangan terbesar di lapangan adalah keterbatasan anggaran, alat berat, logistik, serta kebutuhan operasional untuk penanganan kebakaran di lahan gambut,” ujar Novendra.
Di tengah ancaman musim kemarau yang masih berlangsung, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, perusahaan dan masyarakat menjadi benteng penting untuk mencegah karhutla meluas dan meminimalkan risiko kabut asap di Kabupaten Siak.
