WASHINGTON DC riauexpose.com– Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menunjuk Indonesia sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) untuk misi penugasan di Gaza, Palestina.
Penunjukan tersebut disampaikan dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden AS Donald Trump, Kamis (19/2) di Washington DC.
Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi Indonesia menerima mandat tersebut dan menyatakan komitmen untuk mengirimkan hingga 8.000 personel TNI guna bergabung dalam ISF.
Ia menegaskan akan menunjuk perwira terbaik untuk menduduki posisi wakil komandan.
Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers menyebut Indonesia sebagai satu dari lima negara yang menawarkan kontribusi pasukan, bersama Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania.
Dalam forum yang dihadiri 47 perwakilan negara anggota BoP, Jeffers menyatakan pengangkatan Indonesia sebagai deputi komandan merupakan langkah awal konsolidasi struktur komando misi stabilisasi.
Secara mandat, ISF memiliki dua tugas utama: menjamin stabilitas keamanan di Gaza serta memfasilitasi pembentukan pemerintahan sipil sesuai kerangka yang ditetapkan Komite Nasional.
Pasukan akan ditempatkan di lima sektor strategis, yakni Rafah, Khan Yunis, Deir el-Balah, Gaza City, dan Gaza Utara.
Dalam tahap awal, penempatan difokuskan di Rafah, termasuk pelatihan kepolisian lokal. Target jangka menengah mencakup perluasan sektor penugasan secara bertahap, dengan proyeksi akhir 12.000 personel polisi dan 20.000 prajurit ISF.
Mesir dan Yordania telah menyatakan komitmen membantu pembentukan dan pelatihan aparat kepolisian Gaza.
Penugasan ini memiliki dimensi hukum internasional yang kompleks. Misi stabilisasi lintas negara di wilayah konflik mensyaratkan legitimasi politik, kesepakatan para pihak, serta kepatuhan pada hukum humaniter internasional.
Salah satu agenda krusial dalam kerangka rekonstruksi Gaza adalah pelucutan senjata Hamas—isu yang masih menjadi perdebatan.
Dalam forum BoP, Presiden Trump menyatakan perang telah berakhir dan Hamas disebut berkomitmen menyerahkan senjata. Namun, pernyataan tersebut belum sepenuhnya terkonfirmasi di lapangan.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa kredibilitas BoP akan diuji oleh kemampuannya menekan Israel menghormati gencatan senjata serta membuka akses bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi.
Pemerintah Indonesia sebelumnya menyatakan partisipasi dalam BoP dan ISF bersifat kondisional.
Jakarta membuka kemungkinan evaluasi atau peninjauan ulang keterlibatan apabila misi tidak sejalan dengan prinsip kemerdekaan Palestina dan hukum internasional.
Penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF menandai peningkatan peran diplomasi pertahanan RI dalam kerja sama multilateral.
Namun, implementasinya akan sangat bergantung pada kejelasan mandat, legitimasi politik, serta jaminan kepatuhan terhadap norma hukum internasional di kawasan konflik tersebut.
