Menko Polkam Djamari Chaniago Sindir Pemberian Gelar Datuak ke Pejabat Negara
JAKARTA riauexpose.Com– Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniagomengkritik keras praktik pemberian gelar adat datuk atau datuak kepada pejabat publik di Sumatera Barat.
Jenderal berdarah minang itu menilai pemberian gelar tersebut kerap dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan nilai dan kehormatan adat Minangkabau.
Pernyataan tersebut disampaikan Djamari saat memberikan arahan kepada peserta pendidikan di Sespim Lemdiklat Polri pada Senin (9/3/2026).
Dalam kesempatan itu, ia berbicara panjang mengenai pentingnya disiplin, integritas, serta tanggung jawab moral bagi para aparat penegak hukum.
Di hadapan para peserta pendidikan kepolisian, Djamari menegaskan bahwa nilai kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas negara.
Ia menekankan bahwa tidak ada ruang untuk kompromi dalam hal penegakan disiplin di institusi penegak hukum.
Menurutnya, aparat negara harus menjaga kehormatan jabatan serta kepercayaan masyarakat.
Oleh karena itu, integritas harus dijunjung tinggi agar tidak mencoreng nama baik institusi maupun bangsa.
Dalam arahannya, Djamari juga menyinggung fenomena pemberian gelar adat datuak kepada pejabat yang dinilai terlalu mudah dilakukan oleh sebagian pihak di Sumatera Barat.
Ia menilai gelar adat seharusnya diberikan secara selektif kepada sosok yang benar-benar memiliki kontribusi dan teladan bagi masyarakat.
“Gelar adat itu bukan sekadar simbol. Itu memiliki makna, tanggung jawab, dan kehormatan. Jangan sampai diberikan secara sembarangan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa tradisi dan adat istiadat memiliki nilai luhur yang harus dijaga.
Jika gelar adat diberikan tanpa pertimbangan yang matang, maka hal tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi makna serta kehormatan adat itu sendiri.
Dalam kesempatan yang sama, Djamari juga menyinggung kasus yang pernah menghebohkan publik, yakni perkara narkotika yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa.
Ia menyebut kasus tersebut sebagai pelajaran penting bahwa jabatan tinggi sekalipun tidak menjamin seseorang bebas dari pelanggaran hukum.
Karena itu, ia menekankan pentingnya integritas dalam setiap posisi jabatan.
Sebagaimana diketahui, Teddy Minahasa divonis hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan setelah terbukti terlibat dalam kasus peredaran narkotika.
Kasus ini sempat menjadi sorotan nasional karena melibatkan pejabat tinggi di lingkungan kepolisian.
Menurut Djamari, peristiwa tersebut harus menjadi refleksi bagi seluruh aparat negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan negara.
Ia berharap para peserta pendidikan di Sespim Polri dapat mengambil pelajaran penting dari berbagai kasus yang terjadi.
Dengan begitu, generasi pemimpin kepolisian ke depan mampu menjaga integritas, disiplin, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
