Riauexpose.com MALANG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kali ini, DPRD Kota Malang menyatakan sepakat menghentikan pelaksanaan program tersebut setelah menerima aspirasi mahasiswa dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang.
Sikap tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, saat menemui ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya).
Amithya menyatakan DPRD Kota Malang sepakat dengan aspirasi mahasiswa untuk menghentikan pelaksanaan MBG apabila program tersebut dinilai belum mampu memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat.
“Kami sepakat untuk menghentikan program MBG di Kota Malang,” ujar Amithya Ratnanggani Sirraduhita.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan karena Kota Malang disebut sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengambil sikap untuk menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Sikap DPRD Kota Malang muncul setelah mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi dalam aksi demonstrasi pada 15 Juni 2026.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa mendesak agar pelaksanaan program pemerintah dievaluasi apabila belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Malang kemudian merespons aspirasi tersebut dengan menyatakan kesepakatan untuk menghentikan program MBG di Kota Malang.
Sikap itu sekaligus memperlihatkan bahwa DPRD Kota Malang menempatkan aspirasi masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah di daerah.
Amithya mengungkapkan bahwa penghentian yang dimaksud berkaitan dengan pelaksanaan MBG yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, persoalan yang menjadi perhatian bukan semata-mata keberadaan program MBG, tetapi bagaimana program tersebut dijalankan sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pernyataan DPRD Kota Malang ini pun membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di tingkat daerah.
Meski demikian, pernyataan politik DPRD tersebut perlu dibedakan dengan mekanisme administratif dan kewenangan penghentian program pemerintah yang lebih luas.
Sejumlah laporan juga menekankan bahwa langkah tersebut merupakan respons terhadap aspirasi mahasiswa dan masih perlu dilihat mekanisme pelaksanaannya di tingkat daerah.
Keputusan politik DPRD Kota Malang tersebut menjadi perhatian karena MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang pelaksanaannya berlangsung secara nasional.
Kota Malang pun disebut menjadi daerah pertama yang mengambil sikap untuk menghentikan pelaksanaan MBG.
Langkah ini berpotensi menjadi momen evaluasi, terutama terkait efektivitas program, kualitas pelaksanaan, penerima manfaat, serta kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Bagi DPRD Kota Malang, aspirasi masyarakat dan mahasiswa menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan daerah.
