SIAK riauexpose.com– Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di wilayah hukum Polsek Tualang, Polres Siak, Ahad (15/2) sekitar pukul 11.55 WIB.
Insiden yang melibatkan satu unit Bus Halmahera BK 7816 DO dan sepeda motor Honda Beat BM 4724 SAS itu kembali memunculkan pertanyaan serius terkait pengawasan larangan kendaraan besar masuk kota.
Akibat peristiwa tersebut, seorang pengendara sepeda motor mengalami luka berat. Korban ditemukan terkapar di badan jalan dengan kondisi betis kanan patah, sementara sepeda motornya terseret hingga ke kolong bagian depan bus.
Warga setempat mengevakuasi korban ke RSUD Perawang menggunakan becak motor untuk mendapatkan pertolongan medis. Saat dibawa ke rumah sakit, korban masih dalam keadaan hidup.
Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar melalui Kapolsek Tualang Kompol Teguh Yuwono menyatakan pihaknya langsung menurunkan personel Unit Lantas untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengurai kemacetan.
Kanit Lantas Polsek Tualang, Iptu Chandra Sinaga, terlihat di lokasi mengumpulkan keterangan saksi dan mengamankan barang bukti guna proses penyelidikan lebih lanjut.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun di lapangan, kecelakaan bermula saat bus melaju dari arah Minas menuju Perawang.
Dari arah berlawanan, sepeda motor yang dikendarai korban diduga hendak mendahului satu unit mobil Avanza. Jarak yang sudah dekat membuat tabrakan tak terhindarkan hingga motor terseret di roda depan sebelah kiri bus.
Namun begitu, fakta yang tak kalah penting adalah keberadaan bus besar masuk kota yang sejatinya dibatasi melalui peraturan daerah.
Sejumlah warga menilai insiden ini bukan sekadar kecelakaan lalu lintas biasa, melainkan cermin lemahnya pengawasan dan penegakan aturan.
“Bus ini dilarang masuk kota. Tapi kenyataannya tetap melintas, bahkan saat kondisi ramai pengendara di waktu sibuk,” ujar Siman, warga Tualang.
Larangan kendaraan berat seperti bus dan truk masuk ke kawasan kota dibuat bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan serta menjaga ketertiban lalu lintas.
Ketika aturan hanya menjadi tulisan di atas kertas tanpa pengawasan yang konsisten, maka potensi kecelakaan menjadi konsekuensi yang terus berulang.
Selain dugaan pelanggaran larangan operasional bus, kondisi infrastruktur jalan juga menjadi perhatian.
Di lokasi kejadian terdapat tikungan dengan genangan air di sisi kanan dan lubang jalan di sisi kiri. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperbesar risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua.
Secara hukum, keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait yang berwenang melakukan pengawasan serta pemeliharaan jalan.
Ketika kendaraan besar bebas melintas di zona terlarang dan kondisi jalan dibiarkan rusak, maka masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan dan pengendalian dijalankan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan olah TKP dan penyelidikan guna memastikan unsur kelalaian dalam peristiwa tersebut.
Sementara itu, masyarakat berharap kejadian ini tidak kembali dianggap sebagai insiden biasa, melainkan menjadi momen evaluasi serius terhadap penegakan aturan dan perbaikan infrastruktur demi mencegah korban berikutnya.
