Riauexpose.com || Kabupaten Siak menyimpan “harta karun” ekonomi yang selama ini belum tergarap maksimal. Bukan dari sektor daratan, melainkan dari urat nadi transportasi yang telah menghidupi peradaban Siak selama ratusan tahun, yakni Sungai Siak.
Melihat besarnya potensi tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Siak bersama Pemerintah setempat bergerak cepat membangun sinergi dengan pemerintah pusat guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi perairan, jasa kepelabuhanan, hingga jasa pemanduan kapal.
Upaya itu ditunjukkan melalui kunjungan kerja Ketua Bapemperda DPRD Siak Marudut Pakpahan bersama anggota Bapemperda dan kepala OPD (organisasi perangkat daerah) terkait ke Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, rombongan membahas berbagai peluang peningkatan PAD yang dapat diperoleh Kabupaten Siak melalui pengelolaan pelabuhan, dermaga, serta layanan kepelabuhanan yang tersebar di sepanjang alur Sungai Siak.
Ketua Bapemperda DPRD Siak, Marudut Pakpahan, mengatakan Sungai Siak merupakan aset strategis daerah yang memiliki nilai ekonomi sangat besar dan harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah.
“Sungai Siak bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga aset ekonomi yang dapat menjadi sumber PAD baru bagi Kabupaten Siak,” ujar Politisi PDIP itu.
Karena itu, lanjut Marudut, kami bersama pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar seluruh potensi yang ada dapat dikelola sesuai regulasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurut Anggota DPRD Siak 3 periode itu, keberadaan puluhan pelabuhan dan dermaga yang tersebar di wilayah Kabupaten Siak menjadi modal penting untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui berbagai layanan kepelabuhanan.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Siak diketahui mengelola dan membina sedikitnya 44 pelabuhan dan dermaga, termasuk Terminal Pelayaran Rakyat (TPR) serta sejumlah pelabuhan pengumpan lokal yang melayani mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Marudut menjelaskan, sektor kepelabuhanan memiliki peluang besar dalam meningkatkan PAD melalui retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.
“Potensi PAD dari jasa kepelabuhanan sangat menjanjikan. Dengan pengelolaan yang profesional dan sesuai kewenangan daerah, layanan sandar kapal, penggunaan fasilitas pelabuhan, bongkar muat, hingga berbagai pelayanan kepelabuhanan lainnya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah,” katanya.
Tidak hanya itu, Bapemperda DPRD Siak juga menyoroti peluang pendapatan dari jasa pemanduan kapal di alur Sungai Siak.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 1990, alur perairan Sungai Siak termasuk kawasan wajib pandu, sehingga kapal-kapal tertentu yang melintas memerlukan layanan pemanduan guna menjamin keselamatan pelayaran.
Potensi ini dinilai sangat strategis mengingat aktivitas pelayaran di Sungai Siak cukup tinggi, baik untuk pengangkutan barang, industri, maupun aktivitas ekonomi lainnya.
Selain berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi layanan pemanduan kapal di alur Sungai Siak juga dinilai penting untuk meminimalisir risiko kecelakaan pelayaran yang kerap terjadi.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah insiden kapal tanker yang melintas di perairan Sungai Siak tercatat menabrak fasilitas yang menjadi ikon wisata daerah, yakni Jembatan Kaca Tengku Buwang Asmara.
Kehadiran jasa pemanduan kapal yang profesional dan terintegrasi akan mampu meningkatkan keselamatan pelayaran, mengurangi potensi tabrakan kapal serta fasilitas publik di tepian sungai, serta menjaga aset daerah agar tetap aman dan berfungsi optimal sebagai penunjang pariwisata maupun aktivitas ekonomi masyarakat.
“Jasa pemanduan kapal merupakan peluang PAD yang sangat potensial. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, layanan ini juga berfungsi meningkatkan keselamatan pelayaran, mencegah kecelakaan, dan mengurangi risiko kerusakan fasilitas maupun kawasan tepian sungai,” tegas Marudut.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas pembentukan tim terpadu inventarisasi fasilitas transportasi perairan yang melibatkan berbagai instansi terkait.
Tim tersebut nantinya bertugas melakukan pendataan, identifikasi, serta pemetaan seluruh pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penyeberangan yang berada di wilayah perairan Kabupaten Siak.
Langkah inventarisasi dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah sekaligus memastikan seluruh potensi ekonomi sektor perairan dapat terdata secara akurat.
Marudut juga bilang, DPRD Siak melalui Bapemperda akan terus mendukung lahirnya regulasi yang mampu memperkuat posisi daerah dalam mengelola potensi perairan secara berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Siak dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan regulasi yang tepat, pengelolaan pelabuhan yang baik, serta optimalisasi jasa kepelabuhanan dan pemanduan kapal, kami yakin PAD Siak dapat meningkat secara signifikan di masa mendatang,” pungkasnya menyudahi.
