Riauexpose.com SIAK – Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Afni saat memberikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang III yang berlangsung di Ruang Rapat Putri Kacamayang DPRD Kabupaten Siak, Senin (6/7/2026).
Di hadapan legislatif, Afni mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan kritik, saran, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD.
Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Orientasi pembangunan bukan hanya pada besarnya anggaran yang terserap, tetapi pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat,” ujar Afni.
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Siak itu mengakui kapasitas fiskal daerah saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan sehingga memengaruhi ruang pembangunan di sejumlah sektor.
Meski demikian, Pemkab Siak tetap berkomitmen menghadirkan program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja daerah, penetapan skala prioritas pembangunan, percepatan digitalisasi pelayanan publik, hingga memperjuangkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Menurut Afni, sejumlah sektor strategis yang menjadi perhatian DPRD tetap menjadi tujuan utama pembangunan daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan air bersih, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga penguatan ekonomi daerah.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah terus mengoptimalkan pemeliharaan jalan sekaligus memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar pembangunan dapat berjalan lebih maksimal.
Sementara itu, di sektor air bersih, Pemkab Siak terus melakukan pengembangan sistem pembayaran digital, peningkatan jaringan distribusi, serta penambahan sambungan rumah secara bertahap guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan air minum.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah juga terus mendorong dukungan pemerintah pusat untuk peningkatan sarana dan prasarana, pemerataan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan demi meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Afni mengklaim, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah semata.
Menurutnya, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan yang ada. Pemerintah terbuka terhadap setiap kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kinerja serta menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Siak kali ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 sebelum dilanjutkan ke proses pembahasan berikutnya bersama DPRD.
