PEKANBARU riauexpose.com– Pemerintah Provinsi Riau melanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di sejumlah daerah.
Terbaru, tambahan 15 ton garam semai diterima untuk memperkuat upaya hujan buatan di wilayah pesisir yang dinilai rawan kekeringan dan lahan gambut.
Kepala BPBD dan Damkar Riau M. Edy Afrizal melalui Kabid Kedaruratan Jim Gafur menyebutkan, sebelumnya bantuan tahap awal dari BNPB sebesar 8,5 ton telah digunakan dalam kegiatan penyemaian.
Dengan tambahan 15 ton tersebut, total logistik yang tersedia dinilai cukup untuk mengintensifkan operasi dalam beberapa hari ke depan.
“OMC masih difokuskan di wilayah pesisir yang curah hujannya menurun berdasarkan informasi BMKG, serta memiliki karakteristik lahan gambut yang rentan terbakar,” ujarnya.
Per Ahad (22/2/2026), penyemaian dilakukan di wilayah Kabupaten Siak dengan takaran satu ton garam per sortie penerbangan.
Langkah ini ditempuh sebagai respons atas meningkatnya titik panas di sejumlah kabupaten/kota.
Data BPBD mencatat, sejak awal tahun 2026, sedikitnya 11 kabupaten/kota di Riau telah terdampak karhutla dengan total luasan mencapai 1.041,74 hektare.
Daerah terdampak meliputi Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, Kota Dumai, dan Pekanbaru.
Secara rinci, Pelalawan menjadi wilayah terluas terdampak dengan 612,30 hektare, disusul Bengkalis 201,01 hektare, serta Indragiri Hilir 64,70 hektare.
Sementara itu, Dumai tercatat 30,52 hektare dan Pekanbaru 14,08 hektare.
Selain itu, terdeteksi 1.849 hotspot atau titik panas dengan 128 titik api (fire spot) yang sempat terkonfirmasi di lapangan.
Meski demikian, BPBD mengklaim seluruh kejadian yang terlapor telah ditangani oleh tim gabungan.
“Laporan terakhir, kondisi di lapangan sudah terkendali. Ditambah hujan yang turun cukup merata beberapa hari terakhir,” kata Jim.
Namun demikian, penggunaan OMC di tengah luasnya area terdampak memunculkan pertanyaan efektivitas dan langkah preventif jangka panjang.
Secara normatif, pengendalian karhutla bukan semata respons teknis melalui hujan buatan, melainkan juga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran serta pengawasan ketat terhadap konsesi lahan, khususnya di kawasan gambut.
OMC memang menjadi instrumen taktis untuk menekan risiko meluasnya kebakaran. Akan tetapi, akuntabilitas pengelolaan lahan dan konsistensi penindakan hukum tetap menjadi faktor determinan dalam memutus siklus karhutla tahunan di Riau.
