Riauexpose.com || Tepat Kamis, 4 Juni 2026, genap satu tahun pasangan Bupati dan Wakil Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli – Syamsurizal, memimpin Negeri Istana.
Namun begitu, di tengah berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah, muncul kritik tajam dari kalangan legislatif yang menilai perjalanan satu tahun pemerintahan tersebut belum menunjukkan capaian yang signifikan bagi masyarakat.
Pasangan yang diusung Partai Golkar, Demokrat, NasDem dan Partai Ummat itu sebelumnya memenangkan Pilkada Siak dengan perolehan 82.319 suara, unggul tipis hanya 224 suara dari pasangan petahana Alfedri-Husni yang meraih 82.095 suara.
Satu tahun setelah kemenangan dramatis tersebut, publik kini mulai bertanya, sejauh mana janji kampanye telah diwujudkan?
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Siak, Marudut Pakpahan, menilai kepemimpinan Afni-Syamsurizal masih jauh dari harapan masyarakat.
Menurut Politisi asal Kecamatan Tualang itu, berbagai program unggulan yang dijanjikan saat kampanye belum terlihat realisasinya hingga saat ini secara nyata.
“Kalau dilihat dari sudut pandang LKPJ dan capaian pembangunan, kami belum melihat adanya gebrakan yang substansial. Bahkan dari 17 visi dan misi yang dijanjikan, belum ada yang benar-benar berjalan dan dirasakan masyarakat,” beber Marudut.
Menurut Politisi PDI-P itu, sejumlah program prioritas seperti penyelesaian persoalan lahan dan hutan untuk rakyat, pembangunan sekolah unggulan, penciptaan lapangan kerja hingga pembangunan infrastruktur masih belum menunjukkan perkembangan berarti.
“Masalah lahan rakyat belum selesai, sekolah unggulan belum terlihat, lapangan kerja belum tercipta sesuai harapan, infrastruktur juga jalan ditempat. Kalau ditanya capaian satu tahun, kami melihat masih sangat minim,” ujarnya.
Selain menyoroti realisasi program kerja, Marudut juga mengkritisi kondisi keuangan daerah yang hingga kini masih dibayangi persoalan tunda bayar.
Menurutnya, hingga saat ini beban tunda bayar Pemerintah Kabupaten Siak masih berada di kisaran Rp300 miliar lebih.
Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator bahwa persoalan fiskal daerah belum mampu diselesaikan secara optimal selama satu tahun pemerintahan berjalan.
“Ini bukan angka kecil. Tunda bayar masih menjadi pekerjaan rumah besar yang sampai hari ini belum tuntas,” tegasnya.
Janji Seragam Gratis Dinilai Tak Berpihak ke UMKM Lokal
Kritik lain yang disampaikan Marudut menyangkut program seragam sekolah gratis yang sempat menjadi salah satu janji politik Afni-Syamsurizal.
Saat kampanye, program tersebut disebut-sebut akan menjadi peluang ekonomi bagi pelaku UMKM dan penjahit lokal di Kabupaten Siak.
Namun realita di lapangan, menurut Marudut, justru berbeda.
“Faktanya pekerjaan itu ditenderkan dan dikerjakan pihak luar daerah. Padahal dulu masyarakat dan pelaku UMKM dijanjikan akan dilibatkan. Tentu ini menimbulkan kekecewaan,” katanya.
Menurutnya, kesempatan ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati warga tempatan justru tidak sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha di Siak.
Marudut juga menyinggung kebijakan Work From Home (WFH) yang sempat diterapkan Pemerintah Kabupaten Siak setiap hari Rabu.
Padahal saat itu pemerintah pusat melalui Kemendagri mendorong pelaksanaan WFH pada hari Jumat sebagaimana diterapkan Pemerintah Provinsi Riau dan sebagian besar kabupaten/kota lainnya.
Kebijakan WFH hari Rabu yang diambil Pemkab Siak kala itu disebut bertujuan untuk menggerakkan sektor UMKM.
Namun menurut Marudut, alasan tersebut sulit diterima ketika kondisi ekonomi masyarakat sendiri sedang mengalami tekanan.
“Bagaimana UMKM mau berkembang kalau daya beli masyarakat sedang sulit. Pada akhirnya kebijakan itu juga diubah dan mengikuti daerah lain dengan WFH hari Jumat. Artinya sejak awal kebijakan itu memang kurang tepat,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Siak memang menghadapi tekanan fiskal cukup berat akibat perubahan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat.
Bupati Afni sebelumnya menyebut ketidakpastian formula perhitungan DBH menyulitkan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan karena nilai pemotongan sangat dipengaruhi fluktuasi harga minyak dunia dan kebijakan subsidi pemerintah pusat.
Pemkab Siak bahkan mengusulkan sejumlah perubahan regulasi kepada pemerintah pusat, mulai dari pembatasan maksimal pemotongan DBH, peningkatan transparansi perhitungan hingga pembentukan Dana Ketahanan Fiskal Daerah Penghasil Migas.
Namun bagi Marudut, tekanan fiskal tidak boleh menjadi alasan utama lambannya realisasi janji politik kepada masyarakat.
“Memang kondisi keuangan daerah sulit, tetapi masyarakat memilih pemimpin bukan untuk mendengar alasan. Masyarakat ingin melihat solusi dan hasil kerja nyata,” katanya.
Bagi Marudut, satu tahun pertama seharusnya menjadi momen menunjukkan arah perubahan yang dijanjikan saat kampanye.
Namun begitu, fakta di lapangan yang terlihat justru lebih banyak narasi dan pencitraan dibanding capaian yang terukur.
“Kalau kami menilai secara objektif, satu tahun kepemimpinan Afni-Syamsurizal masih nol prestasi. Ini harus menjadi catatan serius agar ke depan setiap kebijakan tidak hanya menjadi pencitraan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, Marudut menegaskan kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah daerah, melainkan sebagai bentuk kontrol dan pengawasan demi perbaikan Kabupaten Siak ke depan.
“Sebagai masyarakat Siak, kita tentu ingin daerah ini maju. Karena itu kritik harus disampaikan. Media juga memiliki peran penting sebagai fungsi kontrol sosial agar pemerintahan tetap berjalan pada rel kepentingan rakyat,” pungkasnya.
