Riauexpose.com PEKANBARU – Anggaran jasa pengamanan di Gedung DPRD Provinsi Riau menjadi sorotan publik setelah terjadi bentrokan dua kubu anggota DPRD Riau dari Partai Golkar, Kamis (17/7/2026).
Di tengah peristiwa yang memicu keresahan publik tersebut, LSM Benang Merah mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pengamanan yang mencapai hampir Rp6 miliar pada tahun 2026.
Kericuhan yang terjadi seusai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau itu diduga bermula dari perselisihan antara Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, dengan Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet.
Ketegangan kemudian meluas hingga melibatkan sejumlah pendukung kedua belah pihak di dalam kompleks gedung dewan.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sistem pengamanan di Gedung DPRD Riau, terutama mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk jasa keamanan.
Direktur LSM Benang Merah, Idris, menilai jumlah personel keamanan yang terlihat saat bentrokan berlangsung tidak sebanding dengan nilai kontrak jasa pengamanan yang mencapai Rp5.826.907.980pada Tahun Anggaran 2026.
Menurut Idris, dengan anggaran sebesar itu, penyedia jasa pengamanan semestinya mampu menempatkan personel dalam jumlah memadai, lengkap dengan struktur komando yang jelas.
“Ini hampir Rp6 miliar, tapi jasa yang dimintakan hanya segitu. Ini perlu didalami,” tegas Idris.
Dia menjelaskan, secara ideal penyedia jasa keamanan dapat menugaskan sekitar 80 personel Security Officer, dua Komandan Regu (Dandru) di setiap shift, serta seorang koordinator keamanan guna memastikan pengamanan gedung berjalan maksimal.
Idris juga meminta pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai rincian penggunaan anggaran tersebut, mulai dari jumlah personel, pola kerja, hingga standar operasional yang diterapkan.
Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui apakah anggaran miliaran rupiah tersebut telah digunakan secara efektif sesuai kebutuhan pengamanan objek vital seperti Gedung DPRD Provinsi Riau.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Sekretariat DPRD Provinsi Riau maupun pihak penyedia jasa keamanan, PT Praja Putra Wangsa, terkait sorotan atas anggaran pengamanan tersebut.
Kasus bentrokan antaranggota DPRD Riau sendiri masih menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku tanpa mengganggu pelayanan lembaga legislatif kepada masyarakat.
