PEKANBARU, RIAUEXPOSE.COM – Langkah tegas Polda Riau dan jajaran dalam memberantas dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sepekan terakhir mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Riau.
Pengungkapan kasus BBM solar dalam jumlah besar di Pekanbaru hingga Kabupaten Siak dinilai menjadi bukti nyata bahwa kepolisian hadir melindungi kepentingan masyarakat.
Sekretaris Jenderal DPD KAI Riau, Advokat Sahala TP Hutabarat, mengacungkan dua jempol atas kepemimpinan Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat yang dinilainya menunjukkan komitmen tegas dalam menindak dugaan praktik mafia BBM solar di Bumi Lancang Kuning.
Sekjen KAI Riau itu menilai, penindakan tersebut menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang selama ini merugikan masyarakat, khususnya warga dan pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan solar untuk aktivitas sehari-hari.
“Saya acungkan dua jempol dan memberikan apresiasi kepada Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat beserta seluruh jajaran," ujar Sahala.
Masih kata Sahala, langkah tegas dalam menindak dugaan mafia BBM solar ini patut didukung. Ini menunjukkan bahwa polisi benar-benar hadir bersama masyarakat dan tidak boleh memberi ruang bagi praktik yang merugikan kepentingan publik.
Sahala TP Hutabarat menilai, jauhnya perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi menjadi celah ekonomi yang menggiurkan bagi oknum yang ingin meraup keuntungan melalui bisnis gelap.
Kondisi ini harus diantisipasi dengan pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten agar subsidi negara benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
“Selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi yang cukup jauh menjadi peluang besar bagi mafia untuk menjalankan bisnis gelap demi memperkaya diri sendiri. Karena itu, praktik penyalahgunaan distribusi BBM harus ditindak tegas. Jangan sampai subsidi yang diperuntukkan bagi rakyat justru menjadi ladang keuntungan bagi segelintir orang.” tegas Pahala.
Apresiasi tersebut sejalan dengan pengungkapan kasus BBM solar di sejumlah wilayah Riau.
Polda Riau berhasil mengungkap kasus yang melibatkan sekitar 6 ton BBM solar. Sementara itu, Polres Siak juga mengungkap kasus BBM solar dengan jumlah sekitar 1,2 ton.
Dua pengungkapan tersebut menjadi perhatian karena persoalan distribusi solar bukan sekadar masalah penegakan hukum, tetapi juga berkaitan langsung dengan ketersediaan pasokan dan kepentingan masyarakat luas.
Solar bersubsidi diperuntukkan bagi kelompok konsumen yang memenuhi ketentuan. Karena itu, dugaan penyalahgunaan distribusi, penimbunan, ataupun penyaluran untuk kepentingan yang tidak sesuai aturan harus ditindak berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pahala menegaskan, penegakan hukum terhadap dugaan praktik mafia BBM tidak boleh berhenti pada pengungkapan kasus semata.
Penindakan perlu dilakukan secara konsisten, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan, pihak yang mengendalikan, serta aliran keuntungan apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
“Jangan sampai BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat justru dijadikan ladang untuk memperkaya diri sendiri. Jika ada pihak yang terbukti menyalahgunakan distribusi BBM, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Salah satu persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dan pelaku usaha adalah antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU untuk mendapatkan BBM jenis solar.
Kondisi tersebut tidak hanya menyita waktu, tetapi juga dapat menghambat kegiatan transportasi, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Dengan adanya pengungkapan kasus dan pengawasan yang dilakukan Polda Riau bersama jajaran, masyarakat berharap distribusi solar semakin tertib dan tepat sasaran.
Pemandangan antrean panjang di sejumlah SPBU pun semakin berkurang seiring dengan perbaikan pengawasan dan penindakan terhadap praktik penyalahgunaan BBM oleh Polda Riau dan jajaran.
Meski demikian, keberhasilan mengatasi persoalan antrean tidak cukup hanya mengandalkan penindakan pidana.
Pengawasan distribusi, evaluasi pasokan, serta koordinasi dengan pihak terkait juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Pahala menilai, konsistensi menjadi kunci agar langkah yang telah dilakukan kepolisian tidak hanya memberikan dampak sesaat, tetapi juga mampu mencegah praktik serupa terulang kembali.
“Harapan kita, langkah tegas ini terus berlanjut. Jangan hanya bergerak ketika persoalan mencuat dan masyarakat bersuara di media sosial," ungkapnya.
"Pengawasan harus dilakukan secara berkesinambungan agar para pelaku tidak memiliki ruang untuk menjalankan praktik yang merugikan masyarakat," timpalnya.
DPD KAI Riau, lanjut Pahala, mendukung upaya aparat penegak hukum dalam menjaga distribusi BBM agar berjalan sesuai ketentuan.
Dukungan tersebut juga menjadi bagian dari harapan agar penegakan hukum mampu memberikan rasa keadilan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pemberantasan dugaan mafia BBM harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penindakan terhadap pelaku di lapangan hingga pengungkapan pihak-pihak lain yang terbukti terlibat dalam jaringan penyalahgunaan distribusi.
“Polisi dan masyarakat harus berjalan bersama. Ketika aparat bertindak tegas dan masyarakat ikut mengawasi, ruang gerak para pelaku akan semakin sempit. Kami berharap kepemimpinan Irjen Pol Arman Achyat terus menghadirkan penegakan hukum yang tegas, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutup Pahala memungkasi.
