Riauexpose.com | Pemerintah Kabupaten Siak mulai memperkuat efisiensi anggaran dan membenahi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mesin penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Siak di Ruang Rapat Puti Kacang Mayang, Gedung Panglima Ghimbam, Rabu (15/4/2026), yang berlangsung dinamis dengan sorotan tajam terhadap kinerja pemerintah daerah.
Menurut Syamsurizal, efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, melainkan strategi mengalihkan belanja ke program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Kebijakan ini juga selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“Belanja daerah kita arahkan lebih tepat sasaran. Pelayanan publik tetap jadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkab Siak juga mulai merapikan kinerja BUMD yang selama ini dinilai belum optimal.
Evaluasi menyeluruh, penguatan manajemen, hingga penataan unit usaha yang tidak produktif menjadi langkah nyata yang tengah dijalankan.
“BUMD harus memberi kontribusi nyata bagi PAD, bukan justru menjadi beban. Ini yang sedang kita benahi secara bertahap dan terukur,” ujarnya.
Menjawab kritik terkait ketimpangan pembangunan infrastruktur, Syamsurizal mengakui adanya tantangan serius, terutama kondisi geografis lahan gambut serta wilayah yang berada dalam konsesi perusahaan.
Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan peningkatan konektivitas antarwilayah.
Saat ini, kondisi jalan mantap di Kabupaten Siak tercatat mencapai 51,17 persen atau sepanjang 957,017 kilometer. Angka ini menjadi pijakan untuk mempercepat pembangunan yang lebih merata ke depan.
Di sektor pembangunan manusia, capaian Pemkab Siak menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 naik menjadi 77,19 persen dari sebelumnya 76,52 persen.
Capaian ini menempatkan Siak sebagai kabupaten dengan IPM tertinggi di Provinsi Riau.
“Ini bukti bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, Syamsurizal menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjalankan program pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Menurutnya, integrasi program daerah dengan kebijakan nasional menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan, termasuk dalam upaya optimalisasi PAD serta penanganan isu strategis seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Ke depan, kolaborasi aktif dengan DPRD sangat diperlukan agar setiap kebijakan benar-benar berdampak luas dan terukur bagi masyarakat Siak,” pungkasnya.
