Riauexpose.Com | Di tengah tekanan fiskal yang kian sempit, Pemerintah Kabupaten Siak mengambil langkah tegas dan terukur dengan menyesuaikan tunjangan ASN hingga kepala daerah, sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan tanpa mengorbankan keberlangsungan pelayanan publik.
Hal itu sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Siak, H. Mahadar, kepada awak media, Sabtu (18/4).
Mahadar menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan semata pemangkasan, melainkan bentuk penyesuaian realistis berdasarkan kemampuan keuangan daerah saat ini.
“Semua dilakukan secara proporsional dan terbuka. Bahkan tunjangan Bupati, Wakil Bupati, hingga Sekda juga ikut disesuaikan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi diterapkan secara menyeluruh tanpa pengecualian,” ujar Mahadar.
Mantan Kadisdik Siak era kepemimpinan Bupati Alfedri itu menegaskan, prinsip utama yang dipegang Pemkab Siak adalah kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.
“Kalau kemampuan keuangan memungkinkan, tentu kita penuhi. Namun jika tidak, kita harus realistis. Ini bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal daerah,” tambahnya.
Terkait alokasi anggaran, Pemkab Siak juga memastikan seluruh penggunaan dana, termasuk dana operasional kepala daerah, telah melalui mekanisme perencanaan dan pengawasan sesuai regulasi yang berlaku.
Penyesuaian pada bulan tertentu, seperti yang terjadi pada Agustus 2025, itu semua merupaka kebutuhan operasional yang bersifat dinamis.
Di sisi lain, anggaran untuk rumah dinas Bupati juga disebut sebagai kebutuhan penunjang tugas pemerintahan yang telah direncanakan secara rinci dan terealisasi dengan tingkat serapan yang tinggi.
“Seluruh anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kelancaran tugas kepala daerah, baik dalam menerima tamu resmi maupun operasional harian. Realisasinya pun sangat terukur dan efisien,” jelasnya.
Pemkab Siak juga menekankan bahwa langkah efisiensi ini merupakan bagian dari strategi penataan keuangan daerah yang lebih sehat, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa ini bukan sekadar pengurangan, tetapi penataan agar keuangan daerah tetap kuat dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tutup Mahadar memungkasi.
