Prof Sulfikar: Prabowo-Jokowi Sudah Retak, Konflik Bisa Meledak
JAKARTA, RIAUEXPOSE.COM – Hubungan politik Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah mengalami keretakan.
Sosiolog sekaligus akademisi Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, bahkan memprediksi persaingan pengaruh kedua tokoh tersebut berpotensi berkembang menjadi pertarungan politik terbuka yang sulit dihindari.
Pernyataan tajam itu kembali menjadi sorotan di tengah dinamika politik nasional. Menurut Sulfikar, hubungan Prabowo dan Jokowi bukan sekadar menunjukkan tanda-tanda keretakan, melainkan telah memasuki fase persaingan kepentingan yang berpotensi semakin memanas.
“Bukan sudah hampir retak, memang sudah retak,” tegas Sulfikar dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, belum lama ini.
Sulfikar menilai, persaingan politik antara Prabowo dan Jokowi berakar pada perebutan pengaruh serta kendali atas arah kekuasaan.
Prabowo kini memegang kewenangan konstitusional sebagai presiden, sementara Jokowi dinilai masih memiliki jaringan dan sumber daya politik yang dapat memengaruhi dinamika pemerintahan.
Menurut dia, situasi tersebut berpotensi memunculkan benturan apabila kepentingan kedua tokoh tidak lagi berjalan searah.
Bahkan, Sulfikar memprediksi suatu saat Jokowi akan mengambil sikap berlawanan terhadap Prabowo secara terbuka, termasuk dengan melontarkan kritik terhadap kinerja pemerintahan dan program-program prioritasnya.
“Akan ada suatu masa di mana Jokowi akan menyerang Prabowo secara terbuka,” ujar Sulfikar.
Ia juga memperkirakan kritik tersebut dapat menyasar kebijakan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa Merah Putih, apabila keduanya dinilai bermasalah atau tidak realistis dalam pelaksanaannya.
Meski demikian, prediksi tersebut merupakan pandangan Sulfikar mengenai kemungkinan perkembangan politik ke depan, bukan kepastian bahwa Jokowi akan melakukan serangan politik secara terbuka.
Dinamika hubungan Prabowo dan Jokowi turut menjadi perhatian setelah sejumlah peristiwa politik nasional mencuat ke ruang publik.
Dalam perbincangan bersama Abraham Samad, berbagai perkembangan, termasuk perombakan kabinet atau reshuffle, pergantian sejumlah pejabat, serta aktivitas politik Jokowi bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menjadi bagian dari konteks pembahasan mengenai persaingan pengaruh di lingkaran kekuasaan.
Gestur kedua tokoh saat peringatan HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026 juga menjadi bahan perbincangan publik.
Namun begitu, gestur dalam sebuah acara tidak dengan sendirinya membuktikan adanya konflik politik di antara keduanya.
Bagi Sulfikar, persoalan yang lebih mendasar terletak pada bagaimana dua pusat pengaruh politik dapat bersaing dalam sistem pemerintahan yang sama.
Prabowo memiliki legitimasi konstitusional sebagai presiden untuk menentukan arah kebijakan pemerintahannya. Sementara itu, Jokowi masih dipandang memiliki pengaruh politik yang terbentuk selama dua periode memimpin Indonesia.
Tarik-menarik kepentingan tersebut, menurut analisis Sulfikar, dapat menjadi sumber ketegangan apabila terjadi perbedaan arah politik maupun kepentingan strategis.
Di tengah potensi memanasnya hubungan kedua tokoh, Sulfikar mengingatkan agar perhatian masyarakat tidak terus-menerus tersedot pada perseteruan elite politik.
Menurut dia, dinamika politik yang berpusat pada Prabowo dan Jokowi berisiko mengesampingkan persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan.
Ia mendorong masyarakat sipil dan kalangan intelektual untuk tetap kritis serta membuka ruang bagi gagasan dan alternatif kepemimpinan di luar pertentangan dua tokoh tersebut.
Pesan itu menjadi penting karena stabilitas politik nasional tidak semestinya hanya diukur dari hubungan personal para elite, tetapi juga dari konsistensi kebijakan, kinerja pemerintahan, dan kemampuan negara menjawab kebutuhan rakyat.
Apakah keretakan yang diprediksi Sulfikar benar-benar akan berkembang menjadi konflik terbuka masih harus dibuktikan oleh perkembangan politik berikutnya.
Yang jelas, pernyataan tersebut menambah sorotan terhadap relasi Prabowo-Jokowi sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai masa depan koalisi politik, arah pemerintahan, dan peta kekuasaan nasional.