RAPBN 2027 Rp4.097 Triliun, Belanja Negara Lebih Besar dari Pendapatan
RIAUEXPOSE.COM Jakarta — Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 mencatat angka fantastis. Pemerintah merancang belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun, sementara pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.426 triliun.
Postur tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan belanja pemerintah pada 2027 masih lebih besar dibandingkan penerimaan negara.
Selisih antara pendapatan dan belanja kemudian menjadi bagian yang harus dikelola melalui pembiayaan dengan tetap memperhatikan kesehatan fiskal.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut angka belanja Rp4.000 triliun lebih tersebut merupakan yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia.
Pernyataan itu disampaikannya dalam ANTARA Business Forum di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
“Ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia belanja negara melebihi Rp4.000 triliun. Ini bukan hanya sekadar belanja yang besar, tetapi juga adalah tanggung jawab yang besar,” kata Suahasil.
Dalam RAPBN 2027, belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat Rp3.362,2 triliun dan Transfer ke Daerah Rp735 triliun.
Belanja pemerintah pusat tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.504,7 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp1.857,5 triliun.
Pemerintah mengarahkan belanja tersebut untuk sejumlah agenda prioritas, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, hingga hilirisasi serta industrialisasi.
Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 juga dipatok sebesar 6 persen. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menilai investasi perlu tumbuh sekitar 7 persen sehingga APBN diharapkan dapat berperan sebagai pengungkit aktivitas ekonomi dan investasi.
Namun begitu, besarnya belanja negara juga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan fiskal. Pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sekitar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan semata-mata menyediakan anggaran yang besar, tetapi memastikan penerimaan negara dapat diperkuat sekaligus belanja diarahkan pada program yang produktif dan memberikan manfaat nyata.
Postur RAPBN 2027 memperlihatkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun belum mampu menutup seluruh rencana belanja Rp4.097,2 triliun. Selisih tersebut menjadi bagian dari kebutuhan pembiayaan APBN.
Kementerian Keuangan menyebut penguatan penerimaan akan dilakukan melalui reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan, perluasan basis pajak, pengawasan berbasis risiko, digitalisasi, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Situasi ini membuat prinsip belanja berkualitas menjadi semakin penting. Setiap kenaikan belanja harus diikuti dengan efektivitas program, ketepatan sasaran, efisiensi serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Gambaran tersebut juga terlihat dari kondisi APBN berjalan. Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara tercatat Rp2.055,6 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun.
Dengan demikian, APBN mengalami defisit Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap PDB.
Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara hingga Agustus 2026 tumbuh 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara belanja negara tumbuh 17,1 persen.
Suahasil menegaskan percepatan belanja harus tetap dibarengi efisiensi, ketepatan sasaran dan manfaat maksimal bagi masyarakat.
APBN, menurutnya, juga harus tetap kredibel dengan pendapatan yang diperkuat dan belanja yang semakin efektif serta produktif.
Besarnya angka Rp4.097,2 triliun bukan hanya persoalan rekor nominal belanja negara. Angka tersebut sekaligus membawa tuntutan agar anggaran benar-benar mampu memperkuat pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, produktivitas, investasi dan perekonomian daerah.
Dengan kata lain, tantangan RAPBN 2027 bukan sekadar seberapa besar negara membelanjakan uang, tetapi seberapa besar manfaat yang kembali kepada masyarakat dari setiap rupiah yang dikeluarkan.