Riauexpose.com PEKANBARU || Bupati Siak, Afni Zulkifli, memanfaatkan momen bertemu dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di sebuah hotel di Pekanbaru, Riau belum lama ini untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Siak.
Dalam pertemuan singkat yang berlangsung spontan itu, Afni mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang sedang terbebani warisan utang hampir Rp400 miliar, sekaligus meminta kesempatan audiensi khusus dengan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Momen pertemuan itu terekam dalam video yang diunggah melalui media sosial Afni Zulkifli.
Dari tayangan tersebut terlihat Afni menyapa Gibran di depan pintu utama hotel usai Wakil Presiden menghadiri sebuah kegiatan.
“Saya Bupati Siak, Pak. Saya berharap suatu saat nanti bisa beraudiensi khusus dengan Bapak,” kata Afni membuka percakapan sambil memperkenalkan diri.
Dalam kesempatan tersebut, Afni langsung menyampaikan persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai menjadi perhatian serius bagi daerah penghasil migas dan perkebunan seperti Kabupaten Siak.
Mendengar penyampaian itu, Gibran sempat bertanya singkat.
“Oh… DBH?” ujar Gibran.
Afni kemudian menjelaskan bahwa Siak merupakan daerah penghasil yang sangat bergantung pada kebijakan DBH dari pemerintah pusat.
“Kami kan daerah penghasil, Pak,” jelas Afni.
Mendengar penjelasan itu, Gibran pun merespons,
“Oh, yang protes itu ya?”
“Iya, Pak,” jawab Afni.
Selain menyampaikan persoalan DBH, Afni juga menyerahkan langsung surat permohonan audiensi kepada Wakil Presiden.
Menanggapi hal itu, Gibran menanyakan proses koordinasi yang telah dilakukan.
“Sudah koordinasi dengan Kemendagri ini?” tanya Gibran.
“Sudah, Pak,” jawab Afni.
Pada kesempatan yang sama, Afni mengungkapkan kondisi fiskal Kabupaten Siak yang menurutnya cukup berat sejak dirinya mulai menjabat sebagai kepala daerah.
“Saya kan baru menjabat, Pak. Saya dapat warisan hutang hampir Rp400 miliar, Pak,” ungkap Afni.
Afni menjelaskan besarnya beban utang tersebut membuat ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Siak menjadi sangat terbatas.
“Jadi kami di Siak nyaris tidak bisa membangun. Kalau mengandalkan sumber PAD yang lain kan butuh waktu,” ujarnya.
Pertemuan singkat tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Siak untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan kepada pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan Dana Bagi Hasil bagi daerah penghasil serta kondisi keuangan daerah yang dinilai memerlukan perhatian khusus.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Wakil Presiden maupun dari Bupati Siak terkait tindak lanjut permohonan audiensi yang disampaikan Bupati Siak tersebut.
