RIAUEXPOSE.COM, JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan Posko dan Logo Polisi Bersama Masyarakat.
Peresmian tersebut sebagai langkah memperkuat pelayanan publik, membangun kedekatan dengan rakyat, serta mendorong Polri menjadi institusi yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel.
Peresmian yang berlangsung Senin (12/10/2026) di Mabes Polri, Jakarta, tersebut menandai penguatan komitmen kepolisian untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat.
Program ini tidak sekadar menghadirkan identitas baru, tetapi juga untuk memperkuat koordinasi, memantau pelaksanaan program prioritas, dan mengevaluasi kualitas pelayanan kepolisian.
Kehadiran Posko Polisi Bersama Masyarakat menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan pimpinan Polri diterjemahkan menjadi langkah nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Logo Polisi Bersama Masyarakat merepresentasikan hubungan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat.
Simbol jabat tangan menggambarkan kepercayaan serta kerja sama, sedangkan siluet polisi bersama masyarakat mencerminkan pentingnya keterlibatan seluruh elemen dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Melalui semangat tersebut, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum.
Komunikasi terbuka, partisipasi publik, dan kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan sosial juga menjadi bagian penting dari pendekatan kepolisian.
Posko Polisi Bersama Masyarakat memiliki fungsi penting dalam mendukung koordinasi pelaksanaan program prioritas Kapolri, memantau perkembangan kegiatan, serta menghimpun dan memverifikasi data sebagai bahan evaluasi.
Posko ini juga membantu memastikan arahan dan kebijakan pimpinan ditindaklanjuti oleh satuan pelaksana sesuai tugas dan kewenangannya.
Evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur capaian program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang membutuhkan perbaikan.
Hasil pemantauan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pengawasan turut mencakup pelaksanaan kebijakan, akuntabilitas personel, penggunaan anggaran, serta tindak lanjut hasil pengawasan melalui mekanisme yang berlaku.
Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, penanganannya diteruskan kepada fungsi pengawasan maupun profesi dan pengamanan sesuai kewenangan masing-masing.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengungkapkan bahwa penguatan hubungan antara Polri dan masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Logo Polisi Bersama Masyarakat dan peresmian posko ini harus dimaknai sebagai komitmen bersama untuk semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat,” ujar Johnny dalam keterangan resminya.
Ia menilai bahwa kepercayaan publik dibangun melalui komunikasi yang terbuka, pelayanan yang responsif, serta kehadiran anggota Polri yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan kekuatan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
Karena itu, semangat Polisi Bersama Masyarakat perlu diwujudkan melalui sinergi, tindakan nyata, dan pelayanan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga.
Peresmian Posko Polisi Bersama Masyarakat menjadi momen untuk memperkuat orientasi pelayanan kepolisian yang lebih dekat dengan kebutuhan publik.
