Anggota Komisi III DPR Desak Listyo Sigit Cs Dihukum Mati
JAKARTA, RIAUEXPOSE.COM – Pernyataan keras mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, mendesak Polri menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama tiga tersangka lainnya dengan pasal makar yang memiliki ancaman pidana mati.
Desakan tersebut disampaikan Safaruddin saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat itu membahas perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
Safaruddin menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan biasa. Menurutnya, perkara tersebut harus dilihat secara menyeluruh, terutama jika ditemukan rangkaian tindakan lain yang diduga berkaitan dengan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah.
Safaruddin menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan biasa. Menurutnya, perkara tersebut harus dilihat secara menyeluruh, terutama jika ditemukan rangkaian tindakan lain yang diduga berkaitan dengan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah.
Ia bahkan meminta Kapolri agar tidak ragu menindak tegas seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk sosok yang disebut sebagai pemberi perintah dalam perkara tersebut.
"Komandannya dulu ditumbangkan baru yang lain-lain. Kepalanya dulu. Pak Sigit kan sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya sudah, kepalanya dulu disidangkan kode etik," tegas Safaruddin dalam rapat tersebut.
Mantan perwira tinggi Polri itu kemudian menyinggung ketentuan Pasal 191 KUHP mengenai makar yang menurutnya memuat ancaman pidana mati.
Ia secara tegas meminta agar empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut diproses menggunakan ketentuan pidana makar apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
"Saya berkeyakinan, Pak Listyo Sigit ini beserta seluruh yang sudah dijadikan tersangka ini adalah perbuatan makar. Makar dengan hukuman, saya minta itu di Pasal 191 KUHP, makar diancam hukuman pidana mati. Saya minta keempatnya itu dikenakan pidana mati," ujarnya.
Kasus ini menyeret empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Ahrie Sonta (AS).
Dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR RI, Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkapkan masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian praktik penyadapan ilegal tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, LSP diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan maupun melalui WhatsApp. Ia juga diduga menjadi penerima akhir atau end user hasil penyadapan.
Sementara itu, SU diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil pemantauan kepada LSP.
Adapun EH diduga menerima perintah dari SU dan memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik.
Sedangkan AS diduga meneruskan perintah kepada operator untuk melaksanakan penyadapan.
Dalam rapat tersebut, Kapolri juga membeberkan bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, targetnya diduga mencakup sejumlah pejabat negara, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, kapolda, lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan, hingga aktivis dan mahasiswa.
Pengungkapan tersebut semakin memperbesar perhatian publik terhadap perkara yang diduga melibatkan penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas penyadapan di lingkungan kepolisian.
Komisi III DPR RI sebelumnya juga menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik perlu ditangani secara serius.
Komisi meminta Kapolri menerapkan pasal makar terhadap para tersangka serta mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Meski demikian, desakan hukuman mati yang disampaikan Safaruddin merupakan pandangan anggota Komisi III dalam rapat tersebut, bukan keputusan pengadilan.
Penentuan pasal dan pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana melalui proses hukum.
Publik kini menanti keberanian dan transparansi Polri dalam mengungkap perkara tersebut hingga tuntas, termasuk memastikan siapa yang bertanggung jawab di balik dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah elemen strategis bangsa.