Ahmad Sahroni Desak Kapolri Pecat LSP Cs Kasus Penyadapan Presiden
JAKARTA, RIAUEXPOSE.COM – Desakan tegas datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Ia meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto segera mengambil tindakan tegas terhadap seluruh anggota Polri yang terseret sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Tak hanya mendesak pemecatan, Sahroni juga meminta Kapolri membatalkan seluruh kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) yang diberikan kepada personel yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Sahroni dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Sahroni, dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara bukan persoalan biasa. Ia meminta agar kasus tersebut diusut secara menyeluruh, termasuk mengungkap kemungkinan adanya kepentingan kelompok dan motif politik di balik dugaan penyadapan.
“Kalau ada kelompok yang mengakibatkan dan upaya untuk melakukan makar ini sama saja musuh negara,” tegas Sahroni dalam rapat tersebut.
Ia juga meminta Kapolri tidak ragu mengambil langkah pemberhentian terhadap anggota Polri yang telah berstatus tersangka.
“Bapak cepetan pecat mereka yang sudah tersangka seperti Ahrie Sonta. Pecat buru-buru, Pak,” ujarnya.
Sahroni menegaskan, langkah tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan tanpa hambatan dan tidak terpengaruh kepentingan kelompok tertentu di internal kepolisian.
Selain itu, ia menyoroti adanya kenaikan pangkat luar biasa terhadap sejumlah personel pada periode sebelumnya. Sahroni meminta agar keputusan tersebut ditinjau kembali apabila berkaitan dengan anggota yang diduga terlibat dalam perkara penyadapan.
“Jangan tanggung-tanggung, Pak. Karena Bapak tidak punya beban jadi Kapolri baru, jadi sikat semua, Pak. Ini untuk mementingkan kepentingan negara, bukan kepentingan hanya kepada polisi,” kata Sahroni.
Empat Orang Terseret Kasus Penyadapan
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ini menjadi perhatian serius setelah Bareskrim Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka.
Empat nama yang disebut dalam perkembangan penanganan perkara tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Mereka dikaitkan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden serta sejumlah pejabat negara dan tokoh lainnya.
Inisial LSP dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Sementara itu, AS dikaitkan dengan Irjen Pol Ahrie Sonta, EH dengan Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan SU dengan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Dalam perkembangan penanganan etik, Irjen Pol Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Sementara itu, proses penanganan terhadap pihak lainnya masih menjadi bagian dari pengusutan perkara sesuai mekanisme hukum dan kode etik yang berlaku.
Sebelumnya, DPR RI melalui Komisi III telah menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal tersebut, termasuk mengungkap siapa pihak yang memerintahkan, motif, serta kemungkinan adanya pihak lain yang menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan.
Desakan Ahmad Sahroni ini menambah kuat perhatian parlemen terhadap penanganan perkara yang menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, keamanan komunikasi kepala negara, dan integritas institusi Polri.