Operasi Senyap Prabowo dan Parasut Emas Loyalis Jokowi

Oleh: DR Irfan Ardiansyah, SH, MH, CPLA

Ketua DPD KAI Riau/Dekan FH UPBI

RIAUEXPOSE.COM - Perpindahan tokoh-tokoh penting dari lingkaran kekuasaan sebelumnya ke posisi strategis di lingkungan Istana bukan sekadar rotasi jabatan biasa.

Di balik seremoni pelantikan, jabat tangan, dan senyum politik, bisa saja tersimpan sebuah strategi besar. Merangkul tanpa menyerahkan kendali, mempertahankan kehormatan tanpa membiarkan kekuasaan lama tetap utuh.

Inilah yang dalam kalkulasi politik kerap disebut sebagai golden parachute atau parasut emas, sebuah jalan keluar terhormat bagi mereka yang sebelumnya berada di pusat kekuasaan.

Dalam politik, pergantian kekuasaan tidak selalu harus dilakukan melalui konfrontasi terbuka. Terkadang, langkah paling efektif justru hadir dalam bentuk yang paling tenang.

Presiden Prabowo Subianto, sebagai figur yang telah lama berkecimpung dalam dinamika politik nasional, tentu memahami bahwa kekuasaan bukan semata-mata soal siapa yang memegang jabatan, melainkan juga siapa yang mampu mengendalikan arah kebijakan, struktur komando, dan loyalitas institusi.

Jika sejumlah tokoh yang selama ini dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo mendapatkan posisi terhormat di lingkungan pemerintahan baru, hal itu tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai kelemahan politik Prabowo.

Sebaliknya, dalam strategi kekuasaan, langkah tersebut bisa dibaca sebagai upaya mengelola transisi secara terukur.

Prabowo mungkin tidak membutuhkan pertarungan terbuka dengan seluruh elemen pemerintahan sebelumnya. Ia justru dapat memilih pendekatan yang lebih halus, memberikan ruang, menjaga kehormatan, sekaligus memastikan bahwa arah pemerintahan tetap berada dalam kendalinya.

Dalam sejarah politik, dikenal istilah kick upstairs, yakni strategi menempatkan seseorang pada posisi yang secara formal terlihat lebih tinggi atau lebih bergengsi, tetapi memiliki ruang kendali operasional yang berbeda atau lebih terbatas.

Di sinilah pentingnya membedakan antara kekuasaan simbolik dan kekuasaan institusional.

Kepala Staf Kepresidenan, misalnya, memiliki peran penting dalam membantu presiden mengendalikan program prioritas, komunikasi, dan koordinasi tertentu. Namun, jabatan tersebut bukanlah pengganti komando atas institusi kepolisian, militer, maupun lembaga intelijen.

Dengan demikian, apabila seorang tokoh yang sebelumnya memiliki kewenangan besar di institusi tertentu kemudian menempati posisi berbeda di Istana, perubahan itu dapat membawa konsekuensi terhadap ruang pengaruhnya.

Tetapi apakah perubahan tersebut merupakan strategi untuk memangkas kekuasaan politik?

Jawabannya tidak dapat ditentukan hanya dari nama jabatan. Harus dilihat pula kewenangan, jaringan pengaruh, dan posisi aktual dalam struktur pemerintahan.

Pertanyaan yang menarik adalah mengapa Presiden Prabowo tidak mengambil langkah konfrontatif terhadap seluruh tokoh yang identik dengan pemerintahan sebelumnya?

Jawabannya mungkin terletak pada kalkulasi stabilitas politik.

Dalam sistem demokrasi, pergantian pemerintahan bukanlah alasan untuk melakukan pembalasan politik. Negara membutuhkan kesinambungan, birokrasi membutuhkan kepastian, dan masyarakat membutuhkan stabilitas.

Menyingkirkan tokoh-tokoh lama secara kasar justru berpotensi menimbulkan resistensi politik, memperlebar konflik elite, dan mengganggu konsolidasi pemerintahan.

Sebaliknya, memberikan ruang dalam struktur baru dapat menjadi mekanisme untuk mengurangi ketegangan.

Dalam pendekatan ini, jabatan bukan sekadar hadiah, melainkan instrumen untuk menjaga keseimbangan.

Prabowo dapat membangun hubungan politik yang tetap harmonis dengan Jokowi tanpa harus mempertahankan seluruh konfigurasi kekuasaan pemerintahan sebelumnya.

Itulah seni merangkul dalam politik, tidak semua pihak harus dikalahkan untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai arah yang diinginkan.

Kekuasaan memiliki batas, sumber, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Seorang mantan Kapolri, misalnya, ketika tidak lagi menjabat sebagai pimpinan kepolisian, tidak otomatis memiliki kewenangan komando atas institusi tersebut hanya karena menduduki jabatan strategis di lingkungan Istana.

Kewenangan kepolisian tetap melekat pada jabatan dan struktur organisasi yang ditentukan oleh hukum.

Demikian pula dalam institusi militer maupun intelijen, kewenangan tidak dapat dipindahkan secara informal hanya melalui hubungan personal atau kedekatan politik.

Karena itu, perubahan jabatan dapat berarti perubahan ruang pengaruh, tetapi tidak otomatis membuktikan adanya operasi politik untuk menyingkirkan seseorang.

Presiden dapat menjaga hubungan baik dengan mantan kepala negara sekaligus membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan visi dan prioritasnya sendiri.

Namun begitu, penting untuk tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa seluruh perubahan jabatan merupakan operasi senyap untuk memutus pengaruh rezim sebelumnya.

Politik yang sehat membutuhkan analisis yang tajam, tetapi juga disiplin dalam membedakan fakta, dugaan, dan interpretasi.

Kritik terhadap kekuasaan harus tetap berpijak pada data dan konstitusi.

Dalam politik Indonesia, kehormatan personal dan hubungan antarelite sering menjadi bagian penting dari proses transisi.

Memberikan posisi terhormat kepada tokoh pemerintahan sebelumnya dapat menjadi cara menjaga komunikasi, meredam ketegangan, sekaligus membuka ruang kerja sama.

Tetapi jabatan yang terhormat tidak boleh berubah menjadi alat untuk menghindari pertanggungjawaban.

Jika terdapat persoalan hukum, setiap orang tetap harus tunduk pada prinsip persamaan di hadapan hukum.

Tidak boleh ada kekebalan politik hanya karena seseorang pernah menjadi pejabat tinggi, memiliki kedekatan dengan presiden, atau mendapatkan posisi strategis di Istana.

Parasut emas dalam politik seharusnya berarti jalan keluar yang bermartabat, bukan perlindungan dari hukum.

Presiden Prabowo memiliki tantangan besar untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif, stabil, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam menghadapi dinamika elite, pendekatan merangkul bisa menjadi pilihan yang lebih bijaksana dibandingkan konfrontasi terbuka.

Keberhasilan strategi tersebut tidak dapat diukur dari kemewahan jabatan, seremoni pelantikan, atau kedekatan personal dengan presiden.

Ukuran sesungguhnya adalah apakah pemerintahan menjadi lebih efektif, institusi semakin independen, dan kepentingan rakyat benar-benar ditempatkan di atas kepentingan kelompok.

Jika strategi parasut emas memang menjadi bagian dari kalkulasi politik Prabowo, maka keberhasilannya akan ditentukan oleh satu hal. Apakah ia mampu menjaga kehormatan para tokoh lama tanpa kehilangan kendali atas arah pemerintahan baru.

Dalam politik, merangkul adalah seni. Mengendalikan adalah strategi. Tetapi memastikan kekuasaan tetap tunduk pada hukum dan kepentingan rakyat adalah kewajiban konstitusional.

Sejarah tidak akan menilai seorang presiden dari siapa yang berhasil ia singkirkan atau siapa yang ia pertahankan.

Waktu akan menilai dari seberapa kuat ia membangun negara tanpa harus mengorbankan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.