Satgas BBM Solar Riau, Edy Natar: Kapolda dan Pangdam Tak Sanggup Pindah Saja
PEKANBARU, Riauexpose.com — Persoalan antrean panjang dan kelangkaan BBM jenis Solar subsidi di sejumlah wilayah di Riau memunculkan desakan agar pemerintah dan aparat penegak hukum membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi sekaligus menindak dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Wacana pembentukan Satgas BBM Solar tersebut mengemuka dalam rapat yang digelar Komisi IV DPRD Riau bersama sejumlah organisasi masyarakat, Pertamina, unsur TNI-Polri, Forkopimda dan instansi terkait, Rabu (23/9/2026).
Seusai rapat tersebut, mantan Gubernur Riau Edy Natar Nasution turut menyampaikan pandangannya mengenai persoalan distribusi Solar subsidi yang hingga kini masih menimbulkan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Mantan Wagubri itu menilai stok BBM secara umum di Provinsi Riau seharusnya masih mencukupi.
Namun begitu, menurut dia, adanya selisih harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi sangat jauh dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan dalam distribusi.
“Tadi sudah bisa disimpulkan, stok BBM seharusnya cukup, tapi ada disparitas (kesenjangan) harga yang ini bisa terjadi karena ada mafia,” ujar Edy.
Menurut Edy, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan oleh satu instansi. Ia mendorong keterlibatan lintas lembaga, mulai dari kepolisian, TNI, kejaksaan, Polisi Militer hingga instansi terkait lainnya dalam sebuah Satgas terpadu.
“Kita ada kepolisian, Kodam, kejaksaan, POM, ini segera bentuk Satgas untuk memberantas mafia ini,” tegasnya.
Edy juga menyinggung soal tanggung jawab aparat dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
Ia meminta agar persoalan yang meresahkan masyarakat tersebut segera ditangani secara serius.
Bahkan, Edy menyampaikan pernyataan tegas mengenai pimpinan aparat keamanan di Riau apabila persoalan tersebut tidak mampu ditangani.
“Kalau tidak bisa, ya Kapolda suruh pindah dari Riau. Kalau enggak bisa, Pangdam suruh pindah dari Riau. Mereka ditunjuk untuk bisa menyelesaikan tugas, kalau nggak bisa pindah saja, tidak ada gunanya di sini,” kata Edy Natar.
Pernyataan tersebut disampaikan Edy dalam konteks dorongannya agar aparat dan instansi terkait mengambil langkah konkret terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi Solar subsidi.
Desakan pembentukan Satgas juga mendapat perhatian dari DPRD Riau. Dalam rapat Komisi IV DPRD Riau, muncul usulan agar pengawasan distribusi Solar subsidi diperkuat melalui kerja sama lintas instansi.
Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan mengatakan pihaknya akan menyurati Pemerintah Provinsi Riau dan instansi terkait untuk mendorong realisasi pembentukan Satgas tersebut.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Riau Ma’mun Solikhin menyebut persoalan kelangkaan Solar subsidi sudah dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
Menurut DPRD Riau, penambahan kuota Solar belum menjadi satu-satunya solusi. Audit serta penertiban distribusi dinilai perlu dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui titik kebocoran dan dugaan penyalahgunaan di lapangan.
Sorotan juga diarahkan terhadap dugaan penggunaan Solar subsidi oleh pihak yang tidak semestinya, termasuk sektor industri dan praktik pelangsiran.
DPRD Riau menyatakan persoalan tersebut membutuhkan pengawasan dari hulu hingga hilir.
Terkait munculnya wacana Satgas BBM Solar, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan kini didorong memperkuat koordinasi untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar panjangnya antrean di SPBU, tetapi menyangkut kepastian akses terhadap energi bersubsidi serta efektivitas pengawasan distribusi BBM di Riau.